- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan menggelar konferensi pers buntut dari ricuh aksi unjuk rasa di Jakarta pada Rabu dini hari 22 Mei 2019.
Dalam konferensi pers tersebut, pemerintah mengakui membatasi akses media sosial pada daerah tertentu untuk meredam situasi yang panas.
Dalam konferensi pers tersebut, hadir Menkopolhuham Wiranto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kelas Staf Kepresidenan Moeldoko serta Menkominfo Rudiantara.
"Pembatasan media sosial bersifat sementara dan bertahap. Dilakukan terhadap platform media sosial. Fitur-fitur tidak semua, serta sistem aplikasi messaging. Modusnya posting di media sosial dalam bentuk video, meme, foto, screen capture. Tapi viralnya di messaging system, WhatsApp," ujar Rudiantara.
Dia menuturkan, pembatasan ini dipandang merupakan langkah preventif yang baik sebab menghindari kejadian yang tidak diinginkan.
"Jadi kita semua mengalami pelambatan kalau upload atau download foto dan video di WhatsApp. Viral negatif, mudharat-nya ada di sana. Kita sangat apresiasi media mainstream. Sementara ini kita main (cek informasi) di media mainstream dulu," tegasnya.
Wiranto menambahkan langkah pembatasan media sosial ini dimaksudkan untuk kepentingan bangsa.
"Kami membatasi media sosial demi keamanan nasional NKRI," ujar Wiranto.
Pemerintah mengatakan langkah pembatasan akses ini penting, sebab belakangan ini ada upaya penyebaran hoaks yang menyudutkan citra aparat keamanan.
"Akhir-akhir ini ada gambar-gambar lama yang diedarkan di media sosial, ada yang kepalanya disangkur. Ini semua gambar lama, tak ada hubungannya sekali dengan aparat keamanan," kata dia.
Moeldoko juga menyinggung hoaks yang beredar dan menyudutkan aparat kepolisian yang dituding hendak menyerang masjid.
"Ada juga berita petugas menyerang masjid. Ini adalah upaya untuk membangun upaya bersama agar warga membenci petugas. Saya sampaikan ini tidak benar," ujar mantan Panglima TNI tersebut.
