Datanya Dituding Bocor, BPJS Kesehatan Kerahkan Tim Khusus

BPJS Kesehatan/Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
Sumber :
  • vivanews/Andry Daud

VIVA – Data 279 juta penduduk Indonesia diduga bocor dan diperjual-belikan dalam sebuah forum. Data pribadi ini mencakup nomor KTP, gaji, nomor telefon, alamat dan email, bahkan data orang yang sudah meninggal juga terdapat di dalamnya.

Tim Pengawal Anies Pamitan usai Pilpres 2024 Berakhir

Menurut klaim akun Twitter @Br__AM, data yang bocor tersebut berasal dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Seluruh data dijual dengan harga US$6 ribu atau Rp86 juta.
Akun tersebut juga menyertakan tangkapan layar, berisi percakapan dengan seseorang yang menjual data pribadi di raidforums. @Br__AM bertanya sumber data tersebut serta apakah data tersebut benar-benar sah milik warga Indonesia.

Penjual data kemudian memberi jawaban bpjs-kesehatan.go.id. Seorang warganet memberi komentar, "Datanya seluruh penduduk Indonesia? 270 juta itu ada di BPJS Kesehatan? kok bisa? bukankah belum semua penduduk ikut ya?," tulis akun @bunc1s.

Hubungan dengan Rizky Nazar Diduga Retak Lantaran Orang Ketiga, Instagram Syifa Hadju Diserbu

@Br__AM kemudian menjawab dengan kembali melampirkan tangkapan layar untuk merespons kebingungan warganet. Data yang dijual sebanyak 279 juta, sedangkan masyarakat kita hanya 273 juta. Ternyata hacker juga menyertakan data-data masyarakat yang sudah meninggal dunia.

Menanggapi hal ini, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Iqbal Anas Ma'ruf, mengatakan bahwa mereka sedang melakukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan apakah data pribadi tersebut berasal dari BPJS Kesehatan atau bukan.

IPK 2,77 dan Lulusan ITB, Ridwan Kamil: Saya Pasti Enggak Bisa Kerja di KAI, tapi Buktinya...

"Kami sudah mengerahkan tim khusus untuk sesegera mungkin melacak dan menemukan sumbernya," kata dia, Kamis, 20 Mei 2021. Iqbal melanjutkan, BPJS Kesehatan konsisten memastikan keamanan data pribadi peserta fengan big data kompleks yang tersimpan di server.

Ia juga mengklaim memiliki sistem pengamanan data yang ketat dan berlapis sebagai upaya menjamin kerahasiaan data, termasuk di dalamnya data peserta JKN-KIS.

"Di samping itu, secara rutin kami juga melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memberikan perlindungan data yang lebih maksimal," tutur Iqbal.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya