- VIVA.co.id/Misrohatun Hasanah
VIVA Tekno – Arus informasi deras mengalir menjangkau seluruh sendi kehidupan tanpa batas ruang dan waktu di era digital.
Pandemi Covid-19 menjadi titik balik begitu banyaknya aktivitas masyarakat memanfaatkan ruang siber. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK di ruang siber ibarat pedang bermata dua.
Satu sisi, berbagai kemudahan dan peluang, namun, sisi lainnya, jenis dan ruang ancaman. Meski demikian, masih banyak yang belum aware dan acuh terhadap potensi ancaman di ruang siber.
Hal tersebut tentu perlu adanya penyadaran serta literasi keamanan siber secara berkesinambungan. Untuk itu, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Forum Komunikasi Santri Indonesia (FOKSI) berkolaborasi menggelar literasi keamanan siber di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran Yogyakarta, Rabu, 21 September 2022.
Kepala BSSN Hinsa Siburian berpesan kepada santri untuk mengaplikasikan apa yang sudah diajarkan dalam pesantren dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika berinteraksi dan menggunakan ruang siber.
Kantor Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Sawangan, Depok, Jawa Barat.
- VIVA/Muhammad Naufal
Ia juga mengajak segenap santri yang sedang menempuh pendidikan tingkat pertama untuk fokus belajar dan bijak menyaring informasi yang didapatkan dari ruang siber sebelum menggunakannya sebagai bahan pengambilan keputusan.
Hinsa mengundang segenap santri yang memiliki latar belakang kelilmuan dan penjurusan yang sesuai untuk bergabung dengan BSSN dengan melanjutkan pendidikan ikatan dinas di Politeknik Siber dan Sandi Negara setelah lulus dari pendidikan pesantren.
"Saya mengajak seluruh santriwan dan santriwati mengamankan dan menjaga kedaulatan ruang siber nasional dengan cara belajar tekun dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi," ungkap dia, yang disaksikan Pengasuh Pondok Pesantren Sunan Pandanaran Yogyakarta Mu'tashim Billah dan Ketua Umum FOKSI Muhammad Natsir Sihab.
Sebelumnya, BSSN mengakui sistem keamanan teknologi dan informasi di Indonesia masih belum cukup kuat dan masih ada kerentanan. Hinsa juga kerap melakukan evaluasi dengan melalukan monitoring kepada lembaga siber pemerintahan apabila terdapat suatu kekurangan pada sistem mereka.
"Kita tidak boleh langsung beranggapan bahwa (sistem keamanan Siber) kita ini kuat. Karena kita tahu banyak kerentanan. Pemerintah tentu juga menyadari," tuturnya.
