Menko Polhukam Sebut Data Pemilih di Sirekap Tetap Aman meski Server dari Luar Negeri

Jakarta - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menggaransi data pemilih yang ada di Sirekap tetap aman, meskipun KPU RI bekerja sama dengan Alibaba Cloud dalam pengelolaan server. Hal tersebut dikemukakan Hadi usai menggelar rapat bersama sejumlah stakeholders. 

"Iya, semuanya aman. Tadi sudah dibahas di dalam (rapat) juga masukan dari Badan Intelijen Nasional (BIN), Badan Siber Sandi Negara (BSSN), Badan Reserse Kriminal Polri dan KemenKominfo," kata Hadi di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Maret 2024. 



Menko Polhukam Hadi Tjahjanto.

Photo :

• VIVA.co.id/Arianti Widya

Hadi menerangkan, pihaknya telah merencanakan rangkaian langkah pengamanan data yang berkaitan dengan jumlah suara di dalam Sirekap. Kemenkopolhukam juga memastikan data yang masuk ke dalam Sirekap tetap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kendati begitu, Hadi tidak menjelaskan secara rinci langkah pengamanan apa yang akan dilakukan Bareskrim, BSSN dan BIN itu.

"Ada Kepala BSSN, melakukan pengamanan, pemantauan dari BIN. Semuanya sesuai rencana dan masih berjalan dengan baik," ujarnya.

Sebelumnya diwartakan, Pakar Telematika dan Multimedia, Roy Suryo menikai sistem Sirekap yang digunakan KPU RI sudah tak layak pakai. Sebab, banyak data tidak sesuai hasil di tempat pemungutan suara (TPS). 

"Kan tadi juga diakui sendiri oleh Ketua KPU Hasyim Asyari, bahwa per hari ini saja yang dikoreksi itu 154.451 dari 822.220 TPS di Indonesia, itu sudah berapa persen. Sudah lebih dari sepuluh persen. Itu artinya (sistemnya) sudah eror, sistemnya sudah tidak layak dipakai," kata Roy Suryo, Rabu, 28 Februari 2024.

Karena itu, Roy berencana membeberkan kejanggalan aplikasi Sirekap. Salah satunya adalah mengenai versi Sirekap yang sudah sepuluh kali berubah.

"Hari ini pula saya akan bongkar apa yang terjadi sebenarnya, karena sebenarnya Sirekap ini disadari atau tidak oleh masyarakat, ini sudah 10 kali berubah versinya," kata Roy. 

Halaman Selanjutnya

"Kan tadi juga diakui sendiri oleh Ketua KPU Hasyim Asyari, bahwa per hari ini saja yang dikoreksi itu 154.451 dari 822.220 TPS di Indonesia, itu sudah berapa persen. Sudah lebih dari sepuluh persen. Itu artinya (sistemnya) sudah eror, sistemnya sudah tidak layak dipakai," kata Roy Suryo, Rabu, 28 Februari 2024.