Strategi Kominfo dan Polri Jaga Ruang Digital Jelang Pemilu 2024

VIVA Digital – Pemilu 2024 telah di depan mata. Survei Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat pasca Pemilu 2019 ditemukan 67,2 persen hoaks atau berita bohong terkait isu politik yang didominasi di media sosial.

"Diperlukan kerja sama dari seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga ruang demokrasi kita, khususnya Kementerian Kominfo dan Polri," ujar Menkominfo Johnny G Plate di kantor Kominfo, Jakarta, Rabu, 4 Januari 2023.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga ruang digital agar tetap bersih, aman dan nyaman. Penegakan hukum diperlukan untuk mencegah hoaks, disinformasi dan segala bentuk information disorder di era post-truth.

"Bukan untuk membatasi kebebasan berekspresi, melainkan untuk memastikan kebebasan berekspresi dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan beretika," lanjutnya.

Untuk itu, Kementerian Kominfo bersama Polri mempunyai nota kesepahaman tentang Sinergisitas Tugas dan Fungsi di Bidang Komunikasi dan Informatika.

Sinergi Kementerian Kominfo bersama Polri jelang Pemilu 2024

Photo :

• Misrohatun Hasanah

Dengan ini diharapkan sinergi kedua lembaga akan semakin kuat. Terlebih di tengah ancaman kejahatan siber yang kian canggih, yang bisa menyerang tiap saat, tiap hari, bahkan tiap detiknya.

Halaman Selanjutnya

Sementara  itu Wakabareskrim Polri, Irjen Pol. Asep Edi Suheri mengatakan, berdasarkan survei Kominfo, persaingan politik Pemilu pada ruang digital yang memanfaatkan hoaks, berita bohong, politik identitas maupun propaganda firehose of falsehood tidak boleh terjadi lagi pada Pemilu 2024.