- Misrohatun Hasanah
VIVA Digital – Pemilu 2024 telah di depan mata. Survei Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat pasca Pemilu 2019 ditemukan 67,2 persen hoaks atau berita bohong terkait isu politik yang didominasi di media sosial.
"Diperlukan kerja sama dari seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga ruang demokrasi kita, khususnya Kementerian Kominfo dan Polri," ujar Menkominfo Johnny G Plate di kantor Kominfo, Jakarta, Rabu, 4 Januari 2023.
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga ruang digital agar tetap bersih, aman dan nyaman. Penegakan hukum diperlukan untuk mencegah hoaks, disinformasi dan segala bentuk information disorder di era post-truth.
"Bukan untuk membatasi kebebasan berekspresi, melainkan untuk memastikan kebebasan berekspresi dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan beretika," lanjutnya.
Untuk itu, Kementerian Kominfo bersama Polri mempunyai nota kesepahaman tentang Sinergisitas Tugas dan Fungsi di Bidang Komunikasi dan Informatika.
Sinergi Kementerian Kominfo bersama Polri jelang Pemilu 2024
- Misrohatun Hasanah
Dengan ini diharapkan sinergi kedua lembaga akan semakin kuat. Terlebih di tengah ancaman kejahatan siber yang kian canggih, yang bisa menyerang tiap saat, tiap hari, bahkan tiap detiknya.
Sementara itu Wakabareskrim Polri, Irjen Pol. Asep Edi Suheri mengatakan, berdasarkan survei Kominfo, persaingan politik Pemilu pada ruang digital yang memanfaatkan hoaks, berita bohong, politik identitas maupun propaganda firehose of falsehood tidak boleh terjadi lagi pada Pemilu 2024.
"Karena sangat membahayakan bagi persatuan maupun kesatuan bangsa. Pada Pemilu 2024 nanti, para calon harus memanfaatkan ruang digital secara bertanggung jawab," katanya dalam kesempatan yang sama.
Tokoh politik seharusnya saling adu program kerja, visi maupun gagasan positif agar tidak terjadi polarisasi sehingga masyarakat dapat menilai secara objektif, serta memilih para pemimpin yang nantinya mampu membawa Indonesia menjadi lebih baik.
Dia juga mengimbau kepada masyarakat untuk memerangi dan menghindari penggunaan ruang digital secara tidak bertanggung jawab, baik untuk isu politik maupun isu-isu lainnya, sehingga perpecahan dapat dihindari serta ruang digital menjadi kekuatan tersendiri untuk memajukan bangsa.
