- www.pixabay.com/MichaelWuensch
VIVA.co.id – Pemerintah Federasi Rusia akhirnya memberikan izin atas beroperasinya mata uang digital berbasis Blockchain, CryptoRuble. Padahal sebelumnya, Presiden Vladimir Putin meminta pelarangan penuh semua transaksi Bitcoin di negeri Beruang Putih itu.
Hal ini menambah deretan negara yang mengizinkan penggunaan Bitcoin secara resmi. Sebelumnya, Amerika Serikat, China, Jepang, dan Luksemburg, telah melakukan kebijakan serupa.
Meski begitu, Menteri Komunikasi dan Informatika, Nikolay Nikiforov, mengaku pemberian izin tersebut bukan berarti melegalkan penggunaan CryptoRuble secara menyeluruh di Rusia.
Sebab, transaksi CryptoRuble ini hanya melibatkan dua pihak, yaitu pembeli dan penjual, serta tidak adanya pihak ketiga seperti perbankan pada umumnya sebagai lembaga resmi yang mengeluarkan dan mengawasi transaksi keuangan.
Artinya, hanya dua pihak yang melakukan verifikasi atas transaksi, kemudian melakukan pencatatan dan terakhir memindahkan dana dari pihak pertama ke pihak kedua.
Putin Orders the Issue of Russia’s National Cryptocurrency – the Cryptoruble https://t.co/DHsaQ6aLbO #Bitcoin pic.twitter.com/DKOaq0dp6Y
— Bitcoin News (@BTCTN) October 16, 2017
Tak heran jika Putin melarang pelegalan Bitcoin karena dikhawatirkan menciptakan risiko serius yang berkaitan dengan kejahatan siber di dunia maya, seperti penipuan transaksi online, pencucian uang hasil tindakan teroris atau korupsi.
Nikolay melanjutkan bahwa CryptoRuble dapat ditukar dengan mata uang Rubel kapan saja. Kendati demikian, lanjut dia, pihak yang melakukan transaksi Bitcoin akan dipungut pajak 13 persen.
Ia juga mengungkapkan alasan lain mengapa 'terpaksa' mengizinkan CryptoRuble. "Sederhana saja. Kalau kami tidak melakukannya, maka dalam dua bulan ke depan negara tetangga di EurASEC akan melakukannya," kata Nikolay, dikutip dari Sputniknews, Selasa, 17 Oktober 2017.
Komunitas Ekonomi Eurasia (EurASEC) adalah kelompok negara pecahan Uni Soviet yang beranggotakan Belarusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Tajikistan, selain Rusia.
Daftar Pemimpin Negara yang Menjadi Buronan LCC, Terbaru dan Terlengkap!
Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/LCC) merupakan badan peradilan internasional yang menangani kasus genosida dan kejahatan perang.
