UGM Peroleh Predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi
- U-Report
VIVA – Fakultas Teknik UGM menjadi salah satu unit kerja yang menerima predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Penghargaan ini diberikan pada acara Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang diselenggarakan di Jakarta, Senin (20/12) secara luring dan daring.
“Selamat kepada seluruh instansi penerima penghargaan predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Predikat ini tidak hanya sebagai wujud apresiasi, tetapi juga melambangkan komitmen unit kerja untuk senantiasa menjadi ikon birokrasi yang melayani sekaligus bersih dan bebas dari korupsi,” ucap Wakil Presiden K. H. Ma’ruf Amin.
Wapres menyampaikan, komitmen pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada hal-hal yang bersifat seremonial ataupun administratif. Roadmap reformasi birokrasi, predikat WTP, pakta integritas, maupun anugerah WBK dan WBBM, seluruhnya harus termanifestasikan ke dalam budaya kerja organisasi dan pelayanan publik yang prima.
“Komitmen serta upaya nyata harus terus diselenggarakan oleh unit kerja di bawah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar masyarakat dapat menikmati beragam layanan publik yang lebih cepat, mudah, murah, dan inklusif,” jelasnya.
Fakultas Teknik sendiri ditetapkan sebagai Zona Integritas di lingkungan Universitas Gadjah Mada melalui Keputusan Rektor UGM Nomor 968/UN1.P/KPT/HUKOR/2021 tertanggal 3 Mei 2021.
Fakultas Teknik UGM menjadi satu dari 17 unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang menerima predikat ZI-WBK tahun 2021. Seluruhnya sebanyak 558 unit kerja mendapatkan predikat WBK dan WBBM dari 4.402 unit kerja yang dievaluasi.
“Pembangunan zona-zona integritas secara masif di setiap instansi diharapkan mampu membawa dampak yang lebih luas dalam pelayanan publik, pada ujungnya akan mampu membawa pengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing nasional,” imbuh Wapres.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, mengungkapkan bahwa konsep reformasi birokrasi merupakan katalisator dalam mewujudkan good and clean governance untuk mendukung pembangunan nasional.
