UPH Raih Juara Nasional dalam Philip C. Jessup Competition 2023
- VIVA/Yanri Subekti
VIVA.Edukasi - Universitas Pelita Harapan (UPH), berhasil meraih juara nasional dalam kompetisi Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition (Philip C. Jessup ILMCC) 2023.
Sebagai perwakilan Indonesia dalam ajang yang digelar di Amerika Serikat itu, tim UPH Fakultas Hukum pun akan bersaing kembali dengan negara-negara lain di putaran internasional pada 8 hingga 15 April 2023 mendatang.
"Kami sangat bersyukur dapat memenangkan kompetisi untuk tahun kedua secara berturut-turut dan ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah UPH," kata tim ILMCC UPH Andrew Daniel Djapri, Rabu, 22 Februari 2023.
Universitas Pelita Harapan (UPH)
- www.uph.edu
Lanjut dia, dari kompetisi ini, kami belajar membuat legal arguments, oral advocacy, dan kultur kerja profesional.
"Kami juga mendapatkan pengalaman kerja dan berpraktik layaknya profesional di dunia kerja nyata. Terlebih lagi, kami juga belajar bahwa kerja sama tim dalam memecahkan sebuah kasus adalah hal yang sangat bermanfaat, baik di dalam kelas maupun di dunia kerja kelak," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Mahkamah Agung (MA), yakni Hakim Agung Prof Syarifuddin memberikan selamat bertanding kepada tim UPH yang akan melanjutkan kompetisi di tingkat internasional.
"Dengan momen ini tentunya menjadi pemicu untuk kompetisi berikutnya agar bisa membawa harum lagi nama Indonesia di kancah internasional," ungkapnya
Diketahui kompetisi tahun ini mengangkat tema “The Case Concerning the Clarent Belt”. Di mana, kasus tersebut menyangkut isu hukum humaniter, sanksi ekonomi sepihak, dan konsekuensi hukum karena gagal membuang limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan benar.
Kompetisi ini pun melibatkan peserta lebih dari 700 universitas dari sekitar 100 negara yang berpartisipasi. Dan berbentuk simulasi perselisihan fiktif antar negara di hadapan Mahkamah Internasional dan badan peradilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pengamat Nilai Penyitaan Dokumen Pribadi di Jalan Raya Tak Miliki Dasar Legal, Ini Alasannya
Pengamat hukum Fajar Trio menegaskan bahwa tindakan menahan KTP atau mencopot plat nomor secara sepihak oleh warga sipil merupakan perbuatan tidak dibenarkan secara hukum
