Rentan Jadi Korban Kekerasan, Kebutuhan Perempuan Kurang Diperhatikan
- VIVA/Diza Liane
VIVA – Yayasan Plan International Indonesia menyoroti risiko yang dihadapi oleh anak terutama anak perempuan di daerah-daerah yang terjadi bencana. Tak sedikit dari kelompok anak-anak, terutama anak perempuan yang rentan menjadi korban kekerasan.
Anak-anak perempuan dan perempuan yang terdampak bencana rentan dengan berbagai risiko seperti child trafficking. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama dalam memberikan respons di daerah terdampak bencana, yang saat ini rawan terjadi di Indonesia.
Untuk itu, bersamaan dengan kesempatan Hari Anak Perempuan Internasional, Yayasan Plan International Indonesia meluncurkan kampanye terbarunya, Girl's Get Equal, yang didesain untuk mendorong kesetaraan anak perempuan dan terlibat di berbagai sektor. Melalui semangat Hari Anak Perempuan Internasional, Yayasan Plan International Indonesia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk peduli dan mendorong kesetaraan hak anak perempuan.
"Kami ingin mengarak semua pihak untuk bersama-sama memberikan kesempatan dan kesetaraan untuk anak-anak perempuan. Sudah saatnya anak-anak perempuan menjadi bagian di tiap pengambilan keputusan dalam kebijakan publik," ujar Direktur Program Yayasan Plan lnternational Indonesia, Dwi Yuliawati dalam acara Sehari Jadi Pemimpin di Stasiun Gambir, Jakarta, Sabtu 13 Oktober 2018.
Dia mengungkapkan hasil riset yayasannya, serta badan dunia lain menemukan, kebutuhan anak-anak perempuan di wilayah publik kurang diperhatikan.
‘Sehari Jadi Pemimpin’ ini dilakukan oleh 12 anak perempuan berusia 15-17 tahun. Mereka menjalani peralihan posisi dari sejumlah pemimpin di berbagai institusi pemerintahan, BUMN, hingga lembaga internasional.
Contohnya anak perempuan bernama Lala yang mengambil alih profesi Direktur Tindak Pidana Siber. Ia menuturkan, terdapat dua kasus yang berkaitan dengan kekerasan perempuan yang perlu diperhatikan dengan mendalam.
"Sexting dan pedofilia. Di sini saya memberi rekomendasi agar perempuan harus diprioritaskan dalam penanganannya sehingga perempuan yang jadi korban bisa dapat konseling untuk memulihkan kondisi," ujar Lala.
Tak hanya itu, Lala menuturkan, kepolisian perlu membuat aplikasi yang dikhususkan dalam pelaporan kasus kriminal secara online. Dengan cara ini membuat kaum wanita bisa merasa lebih aman.
"Aplikasi itu seharusnya bisa digunakan untuk pelaporan kasus cybercrime untuk bisa ditindaklanjuti segera," papar dia.
Komisaris HAM PBB Kecam Perihal Hukum yang Mewajibkan Hijab di Iran
Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat, 26 April 2024 lalu mengecam laporan Iran tentang ketatnya penegakan undang-undang Hijab
