Menkes dan KKI Siap Tingkatkan Mutu Praktik Kedokteran
- Viva.co.id/Shalli Syartika
VIVA – Isu kesehatan seperti masalah gizi, stunting, penyakit tidak menular hingga Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) rupanya masih menjadi isu besar yang dihadapi para tim medis, terutama dokter.
Menteri Kesehatan Nila F Moeloek menyebut, isu-isu tersebut juga menjadi tantangan para dokter, tak terkecuali dokter umum dan dokter gigi untuk lebih meningkatkan kinerja dan profesionalitasnya.
"Untuk meningkatkan semuanya, kita harus punya peraturan untuk menjawab tantangan tersebut. Kita perlu peraturan perundang-undangan dan meratifikasi aturan," ujarnya di acara Sarasehan Nasional Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) Dalam Meningkatkan Mutu Praktik Kedokteran di Hotel Manhattam Jakarta pada Kamis, 13 Desember 2018.
Nila menambahkan, komitmen menjadi hal terpenting bagi para dokter untuk melangkah ke kancah Internasional. Sementara itu, KKI yang menjadi medical regulatory body para dokter harus tetap menjaga profesionalisme dokter dalam menjalankan praktik. Caranya dengan melakukan pengawalan dari hulu hingga hilir.
Ketua KKI Prof. Dr. Bambang Supriyanto, Sp. A (K) menambahkan, untuk ke depannya tugas KKI akan lebih berat. Beberapa hal harus dikerjakan, salah satunya menentukan arah pendidikan secara nasional.
"Regulasi kita sudah cukup. Implementasi awal sudah dilakukan, maka ke depannya harus memikirkan arah pendidikan dokter di Indonesia," kata Bambang.
Saat ini, menurutnya, KKI telah melakukan pengawasan mutu pendidikan dokter di Indonesia. Namun, peran mereka masih terbatas untuk rekomendasikan kepada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
KKI juga memiliki peranan khusus dalam mengawasi rumah sakit pendidikan. Sebab selama ini akreditasi masih dilakukan oleh pihak Kementerian Kesehatan. Peran KKI untuk hal tersebut terbilang sangat kecil.
"Jangan lupa, masyarakat juga harus dibimbing untuk cerdas. Masyarakat juga berperan untuk meningkatkan mutu pendidikan maupun kesehatan itu sendiri," katanya.(rna)
Legislator PKS Ade Suherman Minta Pemprov Jakarta Perhatikan Kesejahteraan KKI dan Honorer
Beban kerja KKI dan honorer relatif hampir sama dengan Pegawai Negeri Sipil atau PNS Pemprov Jakarta
