Pernikahan Dini Renggut Nyawa dan Hak Anak
- Pixabay
Anak perempuan yang menikah dini dan hamil juga menghadapi menghadapi risiko tingkat komplikasi yang terkait dengan persalinan yang jauh lebih tinggi, seperti fistula obstetri, infeksi, perdarahan hebat, anemia dan eklampsia.
“Yang paling banyak perdarahan, termasuk pada ibu muda karena kondisinya belum siap, otot rahim masih tipis, anemianya juga tinggi. Kalau anemia, dan ada janin di dalamnya, dia butuh makan. Dia makan lewat plasenta ibu. Kalau tidak cukup, makanya kaki plasenta akan menancap lebih dalam, itu mekanisme alamiah,” kata Eni.
Ia melanjutkan, ketika kaki plasenta menancap lebih dalam, otomatis akan menyebabkan robekan yang lebih dalam. Hal ini kemudian berujung pada perdarahan pada saat melahirkan. Hingga saat ini, 35 persen kematian pada ibu disebabkan oleh perdarahan.
“Kemudian pertumbuhan tulang-tulang ini juga baru akan berhenti setelah 23 tahun, artinya ketika orang hamil dan masih dalam masa pertumbuhan, makanan yang masuk ke dalam tubuh dibagi dua, untuk ibunya dan juga janin,” katanya.
Sehingga hal ini akan menyebabkan bayi yang dilahirkan memiliki berat badan lahir rendah. Hal tersebut juga diperkuat dengan kajian yang menunjukkan bahwa perkawinan usia anak di Indonesia berhubungan dengan buruknya kesehatan reproduksi dan kurangnya kesadaran anak perempuan terhadap risiko persalinan dini.
Di samping risiko kematian yang terus membayangi perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun, perkawinan anak juga turut mengancam berbagai hak anak. Menurut Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, Dra. Leny Nurhayanti Rosalin, perkawinan anak juga berdampak terhadap hak anak untuk mengakses pendidikan, mengancam ekonomi dan bisa berujung pada kasus kekerasan dalam rumah tangga.
“Anak yang menikah langsung drop out dari sekolah, angka partisipasi turun, kemudian wajib belajar 12 tahun tidak tercapai. Bahkan wajib belajar 9 tahun pun tidak tercapai kalau mereka menikah di usia 12 atau 13 tahun,” kata Lenny.
Hal ini disebabkan perkawinan dan pendidikan dianggap bertentangan ketika anak perempuan yang menikah menghadapi keterbatasan mobilitas, kehamilan dan tanggung jawab terhadap perawatan anak.
Menurut salah satu laporan, 85 persen anak perempuan di Indonesia mengakhiri pendidikan mereka setelah mereka menikah, namun keputusan untuk menikah dan mengakhiri pendidikan juga dapat diakibatkan kurangnya kesempatan kerja. Hal ini juga berkontribusi pada sulitnya mereka untuk memperoleh pekerjaan yang layak, justru semakin memperpanjang rantai kemiskinan.
