Kurang Berhasil, 2 Menteri Demokrat Dicopot?

Konpers PD di Cikeas
Sumber :
  • Biro Pers Istana Presiden/ Abror Rizki

VIVAnews – Setelah santer isu menteri asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan dicopot, kini giliran menteri dari Partai Demokrat disebut-sebut juga terkena reshuffle. Seperti diketahui, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah mengantongi sejumlah nama menteri baru terkait rencana perombakan kabinet.

Arab Saudi Kemungkinan Ikut Ajang Miss Universe, Kandidat Lagi Diseleksi Ketat

Menjelang pelantikan menteri dan wakil menteri baru pada 19 Oktober mendatang, SBY masih terlihat memanggil sejumlah menteri, khususnya yang berasal dari Partai Demokrat. Seorang politisi yang berada di lingkaran istana mengabarkan bahwa Presiden memanggil empat menteri asal Demokrat pagi ini.

Mereka adalah Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga Andi Mallarangeng, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Syarief Hasan, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan, serta Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik. Berdasarkan pantauan VIVAnews.com di Cikeas, dua mobil berpelat nomor RFS dan satu mobil lainnya RI 34 terlihat memasuki kediaman SBY sejak pukul 07.00 WIB - 07.20 WIB.

Orangtua Anak yang Tabrakkan Mobil di Mall Jadi Konsumen Chery

Sementara itu, dua menteri asal Demokrat lainnnya, Menteri Perhubungan Freddy Numberi dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh dikabarkan tidak dipanggil oleh Presiden.

"Ini pertanda kedua menteri yang tidak dipanggil itu memang akan diganti," kata sumber itu.

Istri Kena Tuduhan Korupsi, PM Spanyol Bersiap Mengundurkan Diri

Benarkah Darwin dan Freddy akan dicopot dari jabatannya? Dua politisi asal Demokrat yang dikonfirmasi mengenai masalah ini mengaku tidak mengetahui soal isu tersebut. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok misalnya, enggan berspekulasi soal adanya kader partainya yang terkena reshuffle.

Meski demikian, ia mengaku ada beberapa menteri dari Partai Demokrat yang kurang berhasil dalam mengemban tugas dan amanahnya.

"Ada yang berhasil, ada yang kurang berhasil. Penyebabnya macam-macam, bisa karena kapasitasnya yang tidak memenuhi atau kompleksitas persoalan di kementeriannya," kata Mubarok.

Mubarok menuturkan, sudah menjadi sikap kader Partai Demokrat untuk memercayakan persoalan reshuffle kepada Presiden SBY secara penuh. Dia menjelaskan sampai sejauh ini, Partai Demokrat sudah menyampaikan pandangannya secara langsung kepada SBY.

"Kami sudah disampaikan kritik secara langsung kepada Presiden SBY, menteri-menteri ini begini, beliau mengatakan 'Saya dengerin kritikan-kritikan teman-teman'," ucap Mubarok menirukan SBY.

Senada dengan Mubarok, Ketua Divisi Komunikasi dan Informatika Partai Demokrat Ruhut Sitompul  juga belum mendengar soal isu tersebut. Ia menyatakan enggan mencampuri soal layak tidak layak menteri Demokrat diganti. "Aku pribadi yang tidak mau mencampuri urusan orang. Nanti malah salah lagi bos," lanjutnya.

Politisi yang dikenal dengan gaya bicaranya yang terbuka itu menegaskan, Demokrat menyerahkan sepenuhnya persoalan reshuffle kepada Presiden SBY. Hal itu sesuai dengan sistem presidensil, yang menempatkan SBY sebagai pemegang hak prerogratif.

"Kami kader Partai Demokrat sepenuhnya menyerahkan kepada Pak SBY," ucapnya.

Konsentrasi Kerja

Darwin yang sempat diminta tanggapannya soal reshuffle pada 10 Oktober lalu hanya menjawab singkat. Darwin yang dikabarkan akan digantikan oleh Karen Agustiawan, Direktur Utama Pertamina itu menilai, reshuffle adalah kewenangan Presiden.

"Konsentrasi kerja sesuai dengan mandat yang diberikan," ujar Darwin.

Sebelumnya, kader Partai Demokrat ini justru sempat berpantun, ketika diberondong pertanyaan soal reshuffle. "Gini ya, 'dari pada main ketapel, lebih baik makan rujak. Dari pada bicara reshuffle lebih baik nonton lawak'," kata Darwin sambil berlalu meninggalkan wartawan.

Lalu bagaimana Freddy Numberi menanggapi isu reshuffle? "Saya bersyukur beliau (Presiden) sudah menggunakan saya selama periode pertama sebagai Menteri Kelautan dan sekarang Menteri Perhubungan," kata Freddy di Kantornya, Jakarta, Senin, 26 September 2011.

Freddy menegaskan bahwa dia hanya sebagai pembantu Presiden yang diberi tugas melaksanakan kebijakannya. Sementara itu, mengenai reshuffle, itu merupakan wewenang presiden. "Saya bekerja saja, mana yang terbaik terserah," kata dia.

Freddy mengatakan, ketika Presiden memiliki keputusan untuk mengganti dirinya, ia akan menghormati keputusan itu. "Bagi saya tak ada masalah, yang penting sekarang terus bekerja, bekerja, bekerja, dan bekerja," katanya. (eh)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya