- Antara/ Widodo S Jusuf
VIVAnews – Setelah mengangkat 13 wakil menteri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mulai menetapkan anggota inti kabinetnya. Senin, 17 Oktober 2011, ia mulai memanggil sejumlah calon menteri dan pejabat setingkat ke Istana Negara. Tercatat, 5 wajah baru dan 1 wajah lama muncul di Istana. Satu-satunya wajah lama di antara rombongan itu adalah Gita Wirjawan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Selasa, Presiden SBY masih akan memanggil sejumlah calon menteri lain. Hingga Senin, reshuffle baru berkenaan dengan menteri-menteri asal PPP, PAN, dan Demokrat. Kemungkinan besar, pada putaran kedua inilah, menteri-menteri asal PKS, PKB, dan Golkar akan dipastikan nasibnya. Komposisi final kabinet baru, rencananya akan diumumkan Selasa malam. Sedangkan pelantikan akan digelar Rabu keesokannya.
Berikut keputusan reshuffle pada putaran pertama:
1. Menteri Perdagangan Gita Wirjawan
Dari kantor BKPM, Gita berpindah posisi menjadi Menteri Perdagangan menggantikan Mari Elka Pangestu. Belum diketahui, apakah Mari digeser ke kementerian lain, atau dicopot sama sekali dari kabinet.
Sebelumnya, Gita disebut-sebut diplot menjadi Menteri Keuangan atau Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Menneg BUMN). Ternyata, kata Gita di Kantor Presiden, Senin 17 Oktober 2011, “Saya diminta dan diberi Presiden tugas dan amanah yang baru sebagai Menteri Perdagangan. Dengan senang hati saya terima tugas dan amanah baru itu.”
Sebelum ke Istana, Gita menyatakan siap menjadi menteri apa saja. “Saya siap jadi apa saja. Di mana pun. Di BKPM pun saya siap” tegasnya. Gita beberapa kali dipanggil oleh Presiden, baik di Istana maupun di kediaman SBY di Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Sebelum menjadi Kepala BKPM, Gita pernah menjabat sebagai Presiden Direktur JP Morgan Indonesia, salah satu bank investasi asal Amerika yang sempat remuk dihantam krisis global 2008. Belakangan, dia memutuskan berhenti dan membangun bisnis barunya sendiri, PT Ancora Capita.
2. Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan
Dahlan sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN). Ia kini dipercaya menjabat sebagai Menneg BUMN, menggantikan Mustafa Abubakar yang sempat dirawat lama di sebuah rumah sakit di Singapura karena serangan jantung.
“Presiden menugaskan saya sebagai Menteri BUMN, kalau lulus kesehatan. Karena, sebagaimana teman-teman tahu, saya orang sakit,” kata Dahlan di Kantor Presiden. “Sebetulnya saya menangis karena harus meninggalkan teman-teman di PLN,” imbuh Dahlan dengan mata berkaca-kaca, dalam konperensi pers singkatnya usai bertemu Presiden SBY.
Dahlan lahir pada 17 Agustus 1951 (kini berusia 60 tahun) di Magetan, Jawa Timur. Karirnya di lingkungan pemerintah di mulai sejak 23 Desember 2009, saat dia dipercaya sebagai Direktur Utama PLN. Saat memimpin PLN, banyak terobosan yang dia lakukan. Salah satunya adalah pemasangan sambungan listrik besar-besaran yang dikemas dalam program “Sehari Satu Juta Sambungan”. Antrean pemasang baru berderet hingga 2,5 juta calon pelanggan.
Langkah penting lain Dahlan di PLN yang dinilai sukses adalah penerapan sistem listrik prabayar dan penambahan daya gratis. Penerapan listrik prabayar merupakan salah satu langkah PLN untuk melakukan efisiensi. Dengan listrik prabayar, PLN tidak memerlukan petugas pencatat meter dan petugas tagih, sehingga biaya bisa dihemat. Sementara itu, program penambahan daya listrik membuat beban subsidi listrik berkurang.
Dahlan juga pernah mencoba menerapkan kebijakan efisiensi ekstrem dengan menetapkan Mei 2011 sebagai bulan tanpa Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPD). Bulan itu, semua rapat yang biasa digelar di luar kota ditiadakan. Rapat dilakukan melalui telekonferensi. Pertimbangannya, karyawan PLN yang melakukan perjalanan dinas bisa mencapai 28 ribu orang.
Bagi Dahlan, dalam sebuah catatannya, isu listrik sama saja dengan isu korupsi--masalahnya ada di mana-mana. Itu masih ditambah dengan isu krisis listrik dan buruknya pelayanan PLN. “Semua ini membuat nama negara jatuh, dan juga PLN,” kata Dahlan dalam tulisannya itu.
Sebelum menjabat sebagai Dirut PLN, Dahlan berasal dari dunia yang sama sekali berbeda. Ia adalah CEO Jawa Pos Group yang bermarkas di Surabaya. Karir Dahlan di dunia media dimulai sebagai reporter di sebuah surat kabar kecil di Samarinda, Kalimantan Timur, pada tahun 1975.
Berkat tangan dinginnya, Jawa Pos yang semula kembang-kempis, dalam waktu 5 tahun dia sulap menjadi surat kabar terbesar di Jawa Timur dengan oplah 300 ribu eksemplar. Lima tahun kemudian, Dahlan membentuk Jawa Pos News Network (JPNN), salah satu jaringan surat kabar terbesar di Indonesia. JPNN tercatat memiliki lebih dari 130 surat kabar, tabloid, dan majalah, serta 40 jaringan percetakan di Indonesia.
3. Menteri Negara Perumahan Rakyat Djan Faridz
Djan adalah Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari DKI Jakarta. Ia juga merupakan Ketua Dewan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dan dikenal sebagai pengusaha properti di Jakarta. Menjelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2012, sebenarnya Djan digadang-gadang oleh sejumlah partai untuk mencalonkan diri menjadi gubernur.
Namun, ia kini malah dipanggil Presiden SBY. “Saya diberikan tugas oleh Presiden sebagai Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera). Mudah-mudahan saya bisa lulus tes kesehatan,” kata Djan di Kantor Presiden.
Penunjukan Djan sebagai Menpera menggantikan Suharso Manoarfa cukup mengejutkan. Sebelumnya, namanya tidak pernah disebut-sebut dalam bursa kandidat menteri.
Bagaimana dengan pencalonan Djan sebagai Gubernur DKI? “Dikasih ke yang lain. Saya tidak jadi Gubernur DKI, dapat tugas yang lebih berat,” terang Djan. Ia mengaku keberadaanya di kabinet adalah sebagai utusan PPP. “Kemarin keputusannya,” kata dia.
Sebelumnya, politisi PPP Suharso Monoarfa memutuskan mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Bersatu II. Belakangan didera kasus rumah tangga, mantan Staf Ahli Wakil Presiden Hamzah Haz itu disebutkan sudah lama ingin mundur sebagai pembantu Presiden SBY.
Suharso mengatakan niat dia untuk mundur sudah lama dipikirkan dan sudah sejak lama pula dia mengirimkan surat pengunduran diri kepada Presiden. “Tapi pengunduran diri saya baru tadi malam diterima Pak SBY,” kata Suharso. Dan baru malam tadi pula, kata Suharso, Presiden mengizinkan dirinya mundur dari kabinet.
Pengunduran diri Suharso diumumkan langsung oleh Presiden. “Saudara-saudara, kemarin saya menerima surat dari Menpera Suharso Manoarfa. Surat tersebut tertanggal 12 Oktober 2011, berarti lima hari yang lalu, berisi permintaan Beliau untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri. Saya menerima dan menyetujui pengunduran diri Suharso Manoarfa,” kata Presiden SBY. Menurutnya, Suharso mundur karena alasan pribadi.
4. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar
Azwar adalah anggota DPR RI dari Fraksi PAN dan mantan Plt. Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam. Ia menjadi Menpan menggantikan EE Mangindaan, politisi Demokrat yang juga mantan Ketua Komisi II DPR.
“Presiden meminta saya menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,” kata Azwar singkat di Kantor Presiden. Azwar pernah menjabat Ketua Dewan Pengurus Wilayah PAN Aceh dan kini Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Partai PAN. Penempatan Azwar di kabinet, diakui Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, merupakan representasi partainya.
Belum diketahui apakah Mangindaan yang ia gantikan, digeser ke pos kementerian lain atau terpental keluar dari kabinet.
5. Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin
Amir adalah pengacara kawakan yang belakangan bergabung menjadi petinggi Partai Demokrat. Pernah menjabat sebagai Sekjen DPP Partai Demokrat, kini ia duduk sebagai Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat. Amir diproyeksikan menjadi calon Menteri Hukum dan HAM menggantikan politisi PAN Patrialis Akbar.
“Masih ada tahapan. Besok pagi kami harus tes kesehatan. Jadi, saya belum optimis akan lanjut. Saya diproyeksikan jadi Menkumham,” kata Amir, berhati-hati.
Patrialis sendiri pada Selasa, 18 Oktober 2011, menggelar acara perpisahan di Kantor Kementerian Hukum dan HAM. Hatta Rajasa mengatakan Patrialis akan diberi pos baru di luar kabinet. Namun, tidak disebutkan pos apa yang dimaksud.
6. Kepala Badan Intelijen Negara Letnan Jenderal TNI Marciano Norman
Marciano adalah Komandan Komando Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat. Ia ditunjuk menjadi Kepala BIN menggantikan Jenderal Pol. (purn) Sutanto.
“Saya Letjen Marciano Norman. Saat menghadap Presiden, Beliau memberikan kepercayaan kepada saya sebagai Kepala BIN,” kata Marciano di Kantor Presiden.
Marciano adalah tentara kelahiran Banjarmasin, 28 Oktober 1954. Ia pernah menjabat sebagai Pangdam Jaya, dilantik pada tanggal 29 Juni 2010. Sebelumnya, pada tahun 2008 ia dipercaya sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden. Ayahnya, Mayjen TNI (purn) Norman Sasono juga pernah menjadi Komandan Pasukan Pengawal Presiden. (kd)
