Petaka di Perairan Indonesia

Siswanto juga merujuk soal standarisasi kapal. "Ada kapal yang 500 GT tidak pakai solas. Solas itu standar keamanan kapal di laut. Di Indonesia dibagi dua. 500 GT ke atas itu pakai solas. 500 GT ke bawah tak pakai solas. Kita punya standarnya sendiri. Yang pakai solas saja belum tentu rapi apalagi tak pakai solas. Itu terbukti kapal di Indonesia yang trayeknya di dalam negeri itu payah walaupun terbuat dari kapal besi. Pemerintah kita membuat standar itu tak bisa dijalankan," ujarnya menambahkan.

Baca Juga

BTN dan Pemkab Samosir Teken MoU Kembangkan Pariwisata, UMKM, dan Layanan Publik di Danau Toba

Menurut dia, setiap kapal harusnya sudah dibangun dengan kondisi dan konstruksi yang bagus. Kapal bisa terguling, namun jika konstruksinya bagus, kapal bisa balik lagi. Setiap kapal yang dibangun sudah disesuaikan untuk menghadapi segala macam cuaca. "Dari berbagai kasus, kecelakaan kapal terjadi karena kapal tak terawat," katanya.

Ia menegaskan, keselamatan perairan sudah parah dari dulu. Namun fokus Kementerian Perhubungan yang lebih ke udara dan darat membuat transportasi air terabaikan. 

Baca Juga

Purbaya Alokasikan Rp 200 Juta untuk Dana Riset Produksi Ikan di Danau Toba, Ini Tujuannya

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di perairan Teluk Jakarta

Baca Juga

Kaldera Toba Kembali dapat Kartu Hijau UNESCO, Gubernur Bobby Nasution Ajak Terus Jaga Bersama

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi membantah tudingan Siswanto. Menurut dia, silang sengkarutnya tata kelola transportasi air terjadi setelah Otonomi Daerah (OTDA). "Setelah OTDA, kewenangan mengelola kapal-kapal di danau dan sungai itu menjadi kewenangan provinsi," ujarnya kepada VIVA, Rabu, 11 Juli 2018. 

Menurut Budi Karya, dalam kasus kecelakaan sering kali semua faktor menjadi penyebab, termasuk human error dan pelanggaran aturan. Meski kementerian sudah memiliki serangkaian aturan yang ketat untuk mengatur angkutan air, toh kecelakaan tetap terjadi. Budi mengatakan, khusus kecelakaan di Selayar, faktor penumpang yang fluktuatif punya peran.

Kalau hari biasa, penumpang paling hanya 20-30. Tapi saat Lebaran, jumlahnya bisa lima hingga enam kali lipat. Itu sebabnya fasilitas di sana jadi tidak optimal. “Saat low season tak ada penumpang, tapi saat high season kebanyakan penumpang," ujarnya beralasan.

Dalam kondisi high season, pengelola kapal seperti tak tahan untuk terus menerima penumpang berapa pun, karena sehari-hari mereka sepi. Menhub mengatakan, ia sedang mencari cara untuk menyelesaikan kasus-kasus semacam ini. 

Halaman Selanjutnya

Tapi bagi Siswanto, apa yang disampaikan Menhub sukar diterima. "Orang perhubungan itu tahu dan jago. Karena ada sekolah dan pengalaman. Yang tak ada adalah keseriusan menjalankan tugas. Makanya selalu kita mendesak Menhub mundur. Dia tahu sebenarnya dari dulu permasalahan ini. Ada persoalan semangat di para pegawai perhubungan dalam menjalankan amanat keselamatan pelayaran. Tapi tak pernah memutus rantai itu," ujarnya.