Petaka di Perairan Indonesia

Tapi bagi Siswanto, apa yang disampaikan Menhub sukar diterima. "Orang perhubungan itu tahu dan jago. Karena ada sekolah dan pengalaman. Yang tak ada adalah keseriusan menjalankan tugas. Makanya selalu kita mendesak Menhub mundur. Dia tahu sebenarnya dari dulu permasalahan ini. Ada persoalan semangat di para pegawai perhubungan dalam menjalankan amanat keselamatan pelayaran. Tapi tak pernah memutus rantai itu," ujarnya.

Baca Juga

Banjir Bandang Danau Toba Prapat, 18 Rumah Rusak dan 277 Terdampak

Ia menyesalkan Kemenhub yang terlalu tenggelam dalam urusan transportasi jalur darat dan udara, tapi abai di perairan dan seperti baru melek setiap kali ada kejadian. "Persoalan keselamatan perairan kita sudah parah dari dulu. Seharusnya menteri siapa pun dia memutus rantai itu. Banyak yang sudah lupa soal keselamatan pelayaran ini." 

Upaya Menjaga Nyawa

Baca Juga

Banjir Bandang hingga Longsor, Kawasan Objek Wisata Danau Toba Ditutup Sementara

Setelah dua kecelakaan besar dalam waktu berdekatan, Menhub berjanji akan mengubah pola kerja. Meski kewenangan mengelola kapal di danau dan sungai ada di provinsi, pemerintah pusat akan ikut bertanggungjawab. Pelayaran di Danau Toba akan menjadi pilot project. Berikutnya,  sejumlah sungai sudah diinventarisir.

"Sungai Batang Hari Riau, sungai Musi, Kapuas, Mahakam, Malut itu banyak sekali. Itu menjadi tugas kita. Dan itulah makna dari suatu kejadian yang tidak kita inginkan di Toba kemarin," katanya. 

Baca Juga

KAMMI Nilai Danau Toba Bisa jadi Destinasi Ikonik Unggulan dalam Agenda Mahasiswa Asing

Menhub akan meminta Mendagri untuk membentuk sebuah badan yang memungkinkan Pemerintah Pusat ikut mengawasi pelaksanaan keselamatan transportasi perairan di daerah. "Apakah bentuknya UPT, atau balai, namun lembaga itu punya kewenangan untuk melakukan intervensi," ujarnya menjelaskan.

Sebagai upaya pencegahan, Menhub juga tak akan berhenti untuk memberikan efek jera. Terutama pada kasus Danau Toba dan Selayar, penjelasan dari pihak Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan Kepolisian sangat ditunggu. Dan kasus tersebut sangat mungkin dibawa ke Meja Hijau.

"Kemarin ada upaya agar pemilik kapal tidak bertanggungjawab. Tapi saya tidak mau. Pemilik kapal harus bertanggungjawab. Saya akan minta Kepolisian untuk melakukan penegakan hukum. Karena kalau tidak, tidak akan ada efek jera. Tidak akan jera mereka," katanya menegaskan.

Penumpang menunggu keberangkatan kapal di Dermaga Tanjung Balai Karimun, Kepri 

Halaman Selanjutnya

Sementara bagi Siswanto, hal utama yang wajib dilakukan untuk menekan angka kecelakaan di perairan adalah merapikan tata kelolanya. Menurutnya, akan lebih rapi jika semua ditarik ke pusat. Ia juga mengusulkan agar pemerintah memberi subsidi agar ada peremajaan kapal. "Tol laut saja bisa disubsidi, masa yang angkut ratusan ribu orang engga disubsidi?" ujarnya mempersoalkan.