- VIVA/Dwi Royanto
Namun, barisan koalisi masih pede Jokowi akan mengusung kader yang juga pimpinan partai menjadi pendamping Jokowi.
Elite PKB menyatakan dalam penentuan cawapres Jokowi, suara partai koalisi punya hak. "Sejauh ini komunikasi terus jalan sesama koalisi. Cak Imin juga sama ketua Bu Megawati misalnya," ujar Wakil Sekjen PKB Daniel Johan.
Suara Golkar sejauh ini terus mendorong ketua umumnya, Airlangga Hartarto sebagai pendamping Jokowi. Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Golkar, Ace Hasan Syadzily menekankan sosok pendamping Jokowi dari kalangan parpol harus menjadi prioritas.
Terkait lamanya penentuan nama pendamping Jokowi, menurutnya Golkar tak ada masalah. Ia meyakini Jokowi akan terus berembug dengan partai koalisi untuk menentukan nama pendamping. "Saya kira enggak ada masalah ya lama. Kalau setiap parpol ingin tiap ketum menjadi cawapres sesuatu yang wajar," ujar Ace.
Sementara, suara PPP mulai melunak tanpa memprioritaskan kursi cawapres. Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan, pihaknya akan tetap loyal mendukung Jokowi meski Romahurmuziy tak terpilih jadi calon RI-2.
"Kalau tak dipilih ketua umumnya tetap bersyukur pada Allah dan tetap juga mendukung Pak Jokowi. Jadi tidak mutung," ujar Arsul.
Suara PDIP menjamin kongsi koalisi solid mendukung Jokowi menghadapi tahapan Pilpres 2019. Penentuan cawapres diyakini merupakan hasil kesepakatan terbaik Jokowi beserta para pimpinan parpol koalisi.
Ketua DPP PDIP Trimedya Panjaitan menegaskan, keputusan final akan berdasarkan kesepakatan Jokowi dengan koalisi parpol. Ia menekankan masa pendaftaran capres dan wapres dari 4 Agustus sampai 10 Agustus akan menjadi momen krusial.
"Kita serahkan semua pada Pak Jokowi, bu Megawati dan partai-partai pengusung siapa yang terbaik buat Pak Jokowi," sebut Trimedya. (umi)
Baca Juga