- ANTARA FOTO/Akbar Tado
Alat deteksi tsunami saat ini, masih sangat terbatas karena anggaran yang juga terbatas. Bahkan, yang sudah ada juga tidak mudah untuk pemeliharaannya karena kurang pahamnya masyarakat tentang pentingnya fungsi peralatan tersebut. Contohnya Buoy yang ada di perairan Sumatera Barat, sudah tidak bersisa karena vandalism (dicuri), ataupun hanyut karena ada nelayan yang mengikatkan kapalnya ke buoy itu. Dengan alat yang terbatas maka tentu saja akurasi data menjadi terbatas juga.
Selain itu, early warning system di Indonesia saat ini masih banyak keterbatasan dan masih banyak yang harus dievaluasi untuk menyempurnakan sistem peringatan di Indonesia. Perlu diperhatikan juga, ujar Patra, jika BMKG memberikan info peringatan dini tsunami, bagaimana pemerintah daerah mendiseminasikan atau menyebarluaskan kepada masyarakat.
"Apakah benar pesan tersebut bisa sampai kepada pemerintah daerah sehingga kepala daerah bisa memutuskan perintah evakuasi atau tidak evakuasi, moda komunikasi yang bisa digunakan agar semua masyarakat terpapar informasi."
Kearifan Lokal Penyelamat Bencana
Sebagai wilayah yang berada dalam jalur ring of fire atau cincin api, Indonesia adalah negeri yang akrab dengan bencana. Kasus tsunami bukan hanya terjadi di era kini. Tapi berabad lampau, tsunami juga pernah menerjang berbagai wilayah. "Yang saya ketahui dari paparan para ahli, tsunami pernah melanda Sumatera Barat pada tahun 1797 dan 1833, pernah melanda Aceh pada tahun 1861, dan pernah melanda Simeulue pada tahun 1907,” ujar Patra Rina Dewi.
“Dan juga tentang tsunami yang diakibatkan oleh letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883. Dan ada juga tsunami Flores pada tahun 1992 dengan korban jiwa sampai 2000 orang. Tapi pada masa dahulu tak terekspose seperti sekarang, mungkin dikarenakan belum banyak media sosial dan juga keterbatasan alat komunikasi lainnya," ujarnya menambahkan.
Bicara bencana artinya juga bicara tentang mitigasi. Ketua Umum Masyarakat Peduli Bencana Indonesia atau MPBI Dandy Prasetya mengatakan, mitigasi di Indonesia bisa dikatakan sudah bagus. "Contohnya, setelah 2004 kita menerima pelajaran bencana besar, tidak lama dari itu keluar Undang-Undang No.24 tentang Kebencanaan tahun 2007. Kemudian tahun 2008 BNPB berdiri. Dari situ kemudian ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD yang wajib ada sampai tingkat kabupaten/kota," ujarnya.
