- Mitra Angelia
Pada 1683, setelah Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap, Syekh Yusuf memimpin sekitar 4.000 prajurit di hampir seluruh wilayah Jawa Barat. Namun, akhirnya Belanda berhasil menangkapnya dan membuang sang ulama ke Afrika Selatan hingga wafat di Cape Town pada 1699.
Pasang-Surut Santri vs Negara
Sepak terjang kaum santri tak melulu mengangkat senjata. Terutama menjelang dan sesaat setelah Proklamasi Kemerdekaan, kaum santri memasuki dunia pemerintahan. Dimulai dengan keterlibatan mereka merumuskan konstitusi negara Republik Indonesia ketika bergabung dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
Ada sejumlah tokoh santri dalam badan yang merumuskan dokumen Piagam Jakarta (naskah pembukaan Undang Undang Dasar 1945) itu, di antaranya Wahid Hasyim, Abdoel Kahar Moezakir, Agus Salim, Soekiman Wirjosandjojo, Ahmad Sanusi, Mas Mansoer, Masjkur, Ki Bagus Hadikoesoemo, dan lain-lain. Bukan urusan gampang merumuskan konstitusi negara dengan aneka suku bangsa dan keyakinan agama. Polemiknya tak hanya antara kalangan kelompok muslim dan nonmuslim tetapi bahkan juga di antara kalangan muslim.
Titik pangkal pro dan kontranya terletak pada penghapusan tujuh kata “(Ketuhanan)… dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Hatta mengaku mendapat telepon dari seorang perwira Jepang yang menyampaikan aspirasi kelompok Kristen di kawasan timur Indonesia; alasan penghapusan tujuh kata itu. Sukarno akhirnya menyudahi polemik dengan menyatakan bahwa rumusan terakhir berdasarkan hasil kompromi.
Lukisan anggota BPUPKI di Gedung Pancasila
Sejak saat itulah kelompok Islam dalam Masyumi mulai mengisi jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan, terutama pada Era Demokrasi Liberal di Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Sukarno. Sebagian kadernya, dari unsur Muhammadiyah maupun NU, menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan beberapa di antaranya terpilih sebagai perdana menteri Indonesia, seperti Muhammad Natsir dan Burhanuddin Harahap.
Federasi organisasi Islam bentukan pemerintah pendudukan Jepang itu lalu menjadi kekuatan baru dalam politik nasional dan kian diperhitungkan. Setelah resmi menjadi partai politik, Masyumi yang waktu itu dipimpin Hasyim Asy’ari mengikuti pemilihan umum pertama pada 1955 dan meraih suara terbanyak kedua setelah Partai Nasional Indonesia (PNI).
