Perang Dagang di Tahun Politik

Di melanjutkan, tahun politik 2019 juga sangat memengaruhi sentimen pelaku usaha. Sebab, pada periode itu, menteri-menteri dalam kabinet baru belum terbentuk sepenuhnya. 

Baca Juga

Fed Fund Rate Turun Bikin Aliran Modal Serbu Emerging Market, Purbaya: Termasuk ke Indonesia

Kondisi tersebut ditegaskan dapat memengaruhi efektivitas kabinet untuk memenuhi target-target ekonomi pada kuartal I-2019. Situasi yang dapat membuat ada kecenderungan pelaku usaha wait and see. 

Haryadi juga menegaskan bahwa masih banyak kendala domestik yang juga menurunkan sentimen pelaku usaha terhadap perkembangan ekonomi pada 2019. Mulai dari upah minimum yang meroket dan masih ada tumpang tindih regulasi perizinan di pemerintahan daerah. 

Baca Juga

Beberkan Keuntungan RI dari Memanasnya Perang Dagang AS-China, Purbaya: Biar Saja Mereka Berantem

Hal lain yang menghambat adalah belum optimalnya sistem kemudahan berinvestasi melalui sistem One Single Submission atau OSS. Masih terus berlanjutnya impor barang modal dan bahan baku di industri ekspor dalam negeri, yang komposisinya sekitar 70 persen, sehingga membuat industri dalam negeri sulit berkembang.

"Ini mudah-mudahan tahun depan bisa diselesaikan, kalau tidak bisa buat bias asumsi kami, proyeksi kami." ujarnya. 

Baca Juga

IHSG Dibuka Menguat saat Bursa Asia Lesu Imbas Perang Dagang AS-China

Meski demikian, pengamat ekonomi M Nawir Messi berpendapat, sikap pemerintah yang mengedepankan stabilisasi ekonomi dalam arah kebijakannya sudah tepat. Sebab, tidak banyak yang bisa diharapkan pada tahun politik untuk menggenjot perekonomian. 

Dia menegaskan, ruang ekspansi usaha di Indonesia tahun depan tidak terlalu besar, sehingga proses yang berlanjut adalah konsolidasi bisnis. Artinya, untuk mengejar pertumbuhan yang tinggi, menurutnya, akan cukup sulit. 

"Saya kira apa yang terjadi tahun ini masih akan terus berlangsung pada 2019. Konsolidasi masih berlangsung, sehingga saya tidak melihat ada ekspansi besar-besaran," ujarnya di Jakarta, Sabtu 15 Desember 2018.

Amunisi Pemerintah

Pemerintah menyadari, investasi dan konsumsi pemerintah pada tahun politik tidak bisa diandalkan untuk mendorong perekonomian 2019. Kondisi itu lah yang mendasari kebijakan anggaran pun didorong untuk mendongkrak konsumsi masyarakat, khususnya masyarakat miskin melalui bantuan sosial. 

"Nah, dorongan yang utama harusnya dari investasi. Tapi kita tahu, mungkin kalau menjelang pemilu, investasi mungkin masih belum terlalu tinggi. Karena masih melihat kampanye dan lain-lain," ujar Suahasil. 

Salah satu kebijakan anggaran bansos yang digenjot untuk mendorong konsumsi adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam APBN 2019, anggaran untuk program tersebut naik dari Rp19 triliun menjadi Rp34 triliun. 

Halaman Selanjutnya

Meskipun jumlah penerima PKH tidak naik, yaitu 10 juta rumah tangga. Konsumsi mereka akan naik seiring dengan kenaikan bahan pokok yang terjadi. Ada pula Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diberikan pemerintah setiap bulannya kepada sekitar 96 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).