SOROT 533

Perang Dagang di Tahun Politik

Ilustrasi Bisnis.
Sumber :
  • VIVA/Tim Desain

Meskipun jumlah penerima PKH tidak naik, yaitu 10 juta rumah tangga. Konsumsi mereka akan naik seiring dengan kenaikan bahan pokok yang terjadi. Ada pula Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diberikan pemerintah setiap bulannya kepada sekitar 96 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

img_title Puan Sebut Konflik AS-Iran Berpotensi Ganggu Stabilitas Ekonomi RI

Presiden Joko Widodo (kiri) memberikan foto kepada penerima kartu Program Keluarga Harapan (PKH) saat sosialisasi di Gelanggang Remaja Jakarta Timur, Jakarta.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Jokowi dalam acara sosialisasi PKH

img_title OJK: Ekonomi RI Tumbuh 5,3 Persen di 2025 Meski Risiko Global Masih Mengintai

BPNT yang merupakan transformasi dari program beras sejahtera ini, diberikan ke KPM sebesar Rp110 ribu per bulan. Penyalurannya pun akan dilakukan non tunai melalui bank, sehingga industri secara tidak langsung juga dapat membantu likuiditas dan perputaran uang di perbankan. 

"Kami harap konsumsi bisa terus meningkat sekitar 5,1 atau 5,2 persen pertumbuhannya. Itu dari mana? Salah satunya adalah dari belanja pemerintah yang kenaikannya cukup besar, terutama untuk belanja sosial," ungkapnya. 

img_title Ekonomi Tidak Baik-baik Saja di 2026

Sementara itu, pada 2020, atau satu tahun setelah pilpres, Jokowi pun menjanjikan, pemberian PKH akan ditingkatkan kepada 100 persen keluarga miskin di Indonesia, yaitu 15,6 juta rumah tangga. Artinya, seluruh keluarga miskin di Indonesia akan dibiayai pemerintah jika Jokowi terpilih kembali. 

"Kalau ini (keuangan negara) nanti sudah mapan, di 2020, saya ingin agar yang masuk dalam kategori keluarga miskin, kurang lebih 15,6 juta KK, itu semuanya harus dapat PKH," ujar Jokowi dalam Jambore Sumber Daya PKH di Istana Negara, Jakarta, Kamis 13 Desember 2018.

Di sisi belanja pemerintah, Suahasil mengatakan, tetap ada kenaikan anggaran infrastruktur. Namun, pembangunan yang dilakukan lebih ke arah infrastruktur yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Dampaknya pun tidak instan dirasakan mendongkrak perekonomian. 

Namun, terlepas dari segala upaya pemerintah tersebut, dia berharap, gelaran pesta demokrasi tahun depan dapat berjalan lancar. Pemilu tidak akan mengganggu iklim usaha di Indonesia. Investasi pun sebagai motor utama pendorong ekonomi dapat terdongkrak setelah gelaran politik itu selesai. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Kami berharap, kalau pemilu lancar, aman, berhasil mendapatkan pimpinan-pimpinan yang merupakan pilihan rakyat. Kemudian, investor melihat bahwa ini pemilu yang baik, akhirnya investor memutuskan untuk masuk ke Indonesia," ungkapnya. 

"Jadi kami berharap ada dorongan dari investasi tapi setelah pemilu," tuturnya. (art)

Ilustrasi Tisu Toilet.

Warga AS Terancam Tak Bisa Cebok akibat Washington Perang Dagang sama Kanada

AS dalam memicu perang dagang kini memakan korban rakyatnya sendiri. Berawal dari keputusan sepihak Washington yang mengenakan tarif impor terhadap Kanada.

img_title
VIVA.co.id
27 Agustus 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut