- VIVA.co.id/Daru Waskita
Langkah Presiden Gus Dur kemudian diikuti oleh Presiden Megawati yang mengeluarkan Keppres No. 19 Tahun 2002 yang menjadikan Imlek sebagai hari libur nasional. Lalu Presiden SBY yang mencabut Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera nomor 6 tahun 1967, yang dilanjut dengan mengeluarkan Keppres nomor 12 tahun 2014, yang isinya mengganti istilah Tjina/China/Cina dengan Tionghoa, dan menganti Republik Rakyat China menjadi Republik Rakyat Tiongkok.
Upaya ketiga presiden ini membuat Imlek, Cap Go Meh, dan aneka tradisi atau adat istiadat keturunan etnis Tionghoa kembali bebas dilakukan secara terbuka.
Peneliti Tionghoa sekaligus pengamat Pecinan Nusantara dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Agni Malagina mengatakan, pembatasan perayaan Imlek memang terjadi di masa Orde Baru, tapi sejak zaman Orde Lama, tahun 1953 juga sudah pernah dikeluarkan aturan yang melarang perayaan Imlek. Akibatnya, perayaan Imlek menghilang dari pandangan dan pengetahuan publik.
Menurut Agni, diskriminasi pada kelompok Tionghoa yang dilakukan oleh pemerintah sudah terjadi sejak masa Hindia Belanda. Sedangkan di masa Orla dan Orba perlakukan diskriminatif juga dilakukan, mulai dari kejadian yang bersifat ‘politis’ hingga Keppres yang mendiskriminasi mereka. Agni tak bisa memperkirakan mengapa pemerintah mendiskriminasi kelompok Tionghoa.
“Saya kira perlakuan diskriminasi keluar dari persepsi kita di luar pemerintah, tak pernah terungkap juga mengapa pemerintah mendiskriminasinya. Tapi perlakukan diskriminatif ini tak hanya terjadi pada etnis Tionghoa. Kelompok minoritas di Indonesia juga mengalaminya. Misal kelompok agama, suku, bahkan gender. Untuk Tionghoa, pemerintah tentu ada alasan politis yang berlarut-larut dan kemudian mengakar,” ujar Agni kepada VIVA.
Peneliti Tionghoa sekaligus pengamat Pecinan Nusantara dari FIB Universitas Indonesia, Agni Malagina
Menurut Agni, yang kerap melakukan penelitian dan mengamati ketika berkunjung ke daerah, sentimen anti-China di Indonesia tumbuh karena faktor politik yang “digoreng.” Lalu ada juga faktor kesenjangan ekonomi, faktor sejarah (termasuk dendam masa lalu), faktor kebuntuan komunikasi.
“Faktor kebuntuan komunikasi ini terjadi karena tempat tinggal yang terkonsentrasi dan atau individual, jadi rentan terjadinya miskomunikasi dan menyebabkan konflik,” tuturnya.
