- VIVA/Rifki Arsilan
Gerakan golput, menurut Direktur YLBHI Asfinawati, bukan sesuatu yang baru dalam konteks gerakan di Indonesia. Golput dalam konteks sekarang adalah suatu langkah rasional. Sebab, jika dilihat dari para korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), tidak ada jalan keluar yang diberikan dari kedua calon presiden tersebut.
Capres Prabowo, misalnya. Sekarang ini, menurut Asfinawati, mencoba mencerminkan bahwa dia kerakyatan. Dalam visi misinya itu, dia mengatakan soal kriminalisasi. Namun pada rezim terdahulu, dia merupakan bagian yang melakukan kriminalisasi.
Di sisi lain ada Jokowi yang menggadang isu keberagaman, toleransi, dan lainnya. Namun, ada kasus lama yang seharusnya dapat dia selesaikan tapi tidak dirampungkan. Di antaranya, kasus GKI Yasmin, HKBP filadelfia, putusan Mahkamah Konstitusi untuk Penghayat. “Putusan pengadilan saja dia tidak jalankan,” ujar Asfinawati.
Jika kedua calon ini masih tetap seperti ini, Asfinawati yakin angka golput akan besar. Namun, bisa saja masyarakat berubah untuk memilih calon tertentu pada hari pencoblosan.
Menilik dari pemilu-pemilu sebelumnya, angka golput tak mencapai 30 persen. Namun, menurut dia, angka tersebut sudah sangat besar. Hal itu lantaran jumlah golput muncul tanpa memakai mesin. Beda dengan partai politik yang memakai mesin dan uang.
“Jadi sebetulnya golput dapat dibaca sebagai kritik terhadap partai politik yang gagal memiliki kader-kader yang baik kalau untuk caleg. Atau itu kritik kepada partai politik yang memang mau agar kita memilih itu-itu aja orangnya.”
Golput Administratif
Komisioner KPU Pramono Baid Tantowi mengatakan, golput bukan hanya lantaran kecewa pada calon-calon, parpol dan demokrasi. Sebagian besar karena alasan administratif dan teknis.
Dari studi-studi yang dilakukan pihaknya, angka tersebut mencapai sekitar 65-75 persen dari total golput. Sedangkan golput politis, angkanya kecil. “Kalau pakai data pemilu 2014 sekitar 5 persen saja dari total semua golput,” katanya.
Hal senada dikemukakan peneliti CSIS Arya Fernandes. Berdasarkan survei-survei yang dilakukan, angka golput karena faktor politik dan ideologi lantaran tidak menemukan hal positif dari dua pasang kandidat, tidak lebih dari 3 persen. Namun, dia mengakui, angka partisipasi pada Pemilu 2014 dibanding Pemilu 2009 mengalami penurunan. Tapi belum diketahui persis motif yang membuat 25 persen lebih orang tidak memilih.
