- Antara/ Fanny Octavianus
Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI Asfinawati.?
Asfinawati tak sendiri. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, aktivis gender, dan kelompok terpelajar lainnya mulai mendeklarasikan pilihan mereka untuk tak memilih alias golput. Jumlah mereka yang memilih golput diprediksi meningkat. Data KPU menunjukkan pemilih terdaftar yang tak memilih pada pemilu 2009 berjumlah 48,3 juta orang. Angka ini meningkat menjadi 58,9 juta pada 2014, atau 30,4 persen dari sekitar 190 juta pemilih.Â
Pada pemilu 2019 ini, KPU menetapkan jumlah pemilih 192.828.520 orang. Jika tren Golput sama dengan Pemilu sebelumnya, diperkirakan ada sekitar 60 juta pemilih yang tidak akan memilih. Namun jika tren itu naik jadi 40 persen, bisa dipastikan justru "suara" Golput akan lebih besar dari kemungkinan perolehan suara masing-masing capres. Angka Golput 40 persen setara dengan 77.131.408 suara. Artinya, kedua capres hanya memperebutkan sekitar 115 juta suara, dengan survei yang menyebutkan selisihnya tidak akan besar.
Gerakan golongan putih yang dideklarasikan pada 48 tahun lalu tetap menjadi pilihan bagi mereka yang tak yakin bahwa pemilu akan memberi perubahan besar bagi kehidupan negeri ini.Â
Arief Budiman, Deklarator Golput
Gonjang ganjing tragedi politik pada 30 September 1965 berujung pada digantinya Presiden Soekarno oleh Letjen Soeharto. Selama empat tahun Soeharto memegang tampuk pimpinan tertinggi di negeri ini. Pada 5 Juli 1971, Pemilu pertama setelah tragedi berdarah itu digelar. Pemilu ini didengungkan sebagai upaya untuk menciptakan kehidupan yang demokratis setelah rangkaian peristiwa politik yang membuat negara terus berada dalam kondisi tak stabil. Sayangnya, upaya Soeharto untuk mempertahankan kekuasaan begitu kental, sehingga upaya melegitimasi kekuasaan melalui Pemilu lebih kentara.Â
Gelaran politik besar itu akan memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat provinsi dan kabupaten. Saat itu ada 10 partai politik yang bertarung, dan hanya delapan parpol yang meraih kursi. Menyambut Pemilu 1971 muncul dua parpol baru, yaitu Golongan Karya dan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). Meski baru, tapi kemenangan Golkar sudah terprediksi. Sebab Soeharto mengerahkan berbagai elemen untuk menguasai wilayah pemilihan. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, dan pegawai negeri sipil menjadi cara Soeharto memobilisasi massa. Struktur panitia Pemilu yang didominasi para pejabat pemerintahan semakin menguatkan kecurigaan bahwa pemenang Pemilu sudah ketahuan sebelum Pemilu dilaksanakan.
