Golput, Dulu dan Sekarang

Arief Budiman alias Soe Hok Djin, kakak kandung demonstran dan aktivis politik Soe Hok Gie, bersama teman-teman aktivis tahun '66 membaca upaya itu. Ia lalu menggalang mahasiswa dan pemuda untuk memprotes pelaksanaan Pemilu tersebut. Tanggal 3 Juni 1971 di gedung Balai Budaya Jakarta, Arief Budiman bersama Julius Usman, Imam Waluyo, Husin Umar dan Asmara Nababan mendeklarasikan diri sebagai kelompok yang tidak akan memilih dalam Pemilu. 

Baca Juga

Bahlil: Saya yang Usulkan Pilpres 2024 Ditunda Ketika Jadi Menteri Investasi, bukan Jokowi

Demo mendukung golput

Baca Juga

Angka Golput Pilkada Serentak 2024 Meningkat, LSI Denny JA: Demokrasi dalam Ancaman

Mereka mengampanyekan cara untuk bersikap atas Pemilu yang pemenangnya sudah ketahuan itu. Caranya adalah dengan mencoblos bagian putih dari kertas suara. Imam Waluyo lalu memberi nama gerakan ini sebagai golongan putih karena hanya mencoblos bagian putih dari kertas suara. Dari situ nama golput jadi populer. Gerakan ini bergulir menjadi sebuah gerakan moral yang dilakukan dengan penuh kesadaran. 

Kelompok ini tidak memboikot Pemilu. Mereka justru meminta masyarakat aktif mendatangi tempat-tempat pemilihan saat hari pemungutan suara. Tapi bukan untuk memilih kontestan yang ada, melainkan mencoblos warna putih yang kosong tanpa nama dan gambar. Masyarakat dipersilakan menggunakan haknya dengan keyakinan untuk memilih, termasuk memilih warna putih di lembar kertas suara.

Baca Juga

Angka Golput Meningkat saat Pilgub Jakarta 2024, LSI Denny JA Beberkan Pemicunya

Deklarasi mereka menciptakan keresahan. Pejabat publik mengomentari sinis aksi kelompok muda itu. Bahkan Menteri Luar Negeri masa itu, Adam Malik, menyebut kelompok Arief Budiman dan kawan kawan sebagai 'golongan setan.' 

Selama masa pemerintahan Orde Baru, di mana Golkar menjadi partai raksasa tanpa tanding, dan Soeharto menjadi presiden yang tak pernah tergantikan, gerakan moral ini menjadi pilihan untuk menyatakan sikap, bahkan perlawanan, karena pemilihan yang digelar tak akan mengubah apapun. Golkar dengan guritanya yakni ABRI dan PNS dipastikan akan tetap menjadi partai terbesar, dan Soeharto akan tetap menjadi presiden. Dan semua terbukti sepanjang 32 tahun Soeharto berkuasa. 

Padahal, meski sikap tak memilih itu digaungkan dan menimbulkan kecemasan, faktanya pada Pemilu 1971 angka golput sangat rendah karena tak mencapai 10 persen. 

Golput Dulu dan Sekarang

Ketika tahun 1971 Arief Budiman mendeklarasikan golput, hanya sedikit yang menyambut gerakan itu. Tapi bak bola salju yang makin membesar ketika bergulir, angka golput juga terus naik di setiap Pemilu. Tahun 2014, jumlah golput mencapai 30,4 persen, jumlah paling tinggi dari 11 kali pelaksanaan Pemilu di negeri ini. Jika masa Orde Baru golput adalah sikap perlawanan, maka di konteks kekinian, sikap golput menjadi pertanyaan masihkah relevan dan seberapa signifikan. 

Halaman Selanjutnya

Bagi Asfinawati Golput dalam konteks sekarang adalah suatu langkah rasional. Sebagai pegiat HAM, ia melihat tidak ada jalan keluar bagi para korban pelanggaran HAM dari kedua calon. Dan bagi Asfin, itu adalah tragedi.  Ia menunjuk Prabowo yang kerap bicara isu kerakyatan dan di visi misinya menyebut soal kriminalisasi, tapi Prabowo di masa lalu adalah bagian dari pelaku kriminalisasi. Asfin juga merujuk ratusan hektar tanah yang dimiliki Prabowo dan proyek-proyek yang dimiliki, maka menurut Asfin, Prabowo adalah orang yang paling potensial melakukan pelanggaran HAM jika dia berkuasa.