- https://alchetron.com
VIVA – Pembentukan Tim Asistensi Hukum Nasional yang diinisiasi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto menuai polemik. Tim yang disebut akan mempelajari ucapan, pikiran, dan tindakan seorang tokoh ini dikhawatirkan akan menjadi strategi membatasi kebebasan berekspresi dan kebebasan menyatakan pendapat di muka umum.
Pembentukan tim ini juga membangkitkan trauma lama, bahwa kewenangan dan tugasnya akan seperti Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Sebuah lembaga besutan Orde Baru yang selama puluhan tahun menjadi momok di negeri ini. Pada masa Orde Baru, Kopkamtib menjadi semacam lembaga perpanjangan tangan militer untuk meredakan ketegangan di masyarakat sipil.
Jenderal Soeharto, Panglima Kopkamtib pertama
Terbentuknya Kopkamtib diawali pecahnya tragedi Gerakan 30 September 1965 atau lebih terkenal dengan G30S/PKI. Insiden berdarah ini menjadi titik pijak perubahan besar dalam konstelasi sosial politik negeri ini. Terbunuhnya enam jenderal Angkatan Darat membuat situasi negara saat itu tercekam mimpi buruk.
Sebuah tim yang diberi tugas untuk menangani kekacauan dan kegentingan situasi dibentuk. Tanggal 3 Oktober 1965, lembaga dengan tugas khusus itu digaungkan dengan nama Kopkamtib. Mayjen Soeharto, yang saat itu mendapat amanah untuk menjadi pimpinan sementara TNI Angkatan Darat, akhirnya menjadi orang pertama yang memimpin lembaga tersebut.
Sejak dibentuk, kewenangan lembaga ini adalah menjaga keamanan dan ketertiban. Kewenangan luas dari tugasnya menjadi tak terbendung setelah muncul Surat Perintah Sebelas Maret (Super Semar), yang memberi mandat kepada Presiden Soeharto untuk mengambil tampuk kekuasaan dan menjadi orang nomor satu di negeri ini.
Dengan posisinya sebagai Presiden RI dan masih memegang posisi sebagai Panglima Kopkamtib, Soeharto melakukan pengamanan dan penertiban dengan caranya. Sejak saat itu, perburuan terhadap pengurus dan anggota Partai Komunis Indonesia di seluruh negeri gencar dilakukan.
Kopkamtib terus menemani Soeharto sejak dibentuk hingga sekitar 23 tahun kepemimpinan Soeharto. Prof. Richard Tanter, seorang peneliti senior dari Nautilus Institute, dan Dosen Kehormatan di Jurusan Ilmu Politik dan Sosial Universitas Melbourne, Australia, dalam tesisnya yang berjudul ”Intelligence Agencies and Third World Militarization: A Case Study of Indonesia”, 1966-1989," dan dimuat di www.oocities.org, menuliskan tentang Kopkamtib.
