- https://alchetron.com
"Bisa dikatakan lembaga ini merupakan jantung kekuasaan Orba yang mengkoordinasi sejumlah badan intelijen, mulai dari Bakin sampai dengan intelijen dalam setiap bagian Angkatan Bersenjata Republik Indonesia," tulisnya.Â
Ia menambahkan, pada kasus-kasus yang dianggap dapat mengganggu stabilitas politik dan ekonomi, Kopkamtib bisa menerobos wewenang departemen sipil, bahkan wewenang angkatan bersenjata sekalipun. Dengan mempekerjakan personel militer terpercaya untuk melaksanakan tugas-tugas yang bertujuan politik dalam artian luas dan luar biasa, Kopkamtib menjadi inti pemerintah Indonesia pada masa hukum darurat perang yang permanen.
Penjelasan Tanter mirip dengan sebuah tulisan di Elsam. Dalam tulisan yang berjudul "Lahirnya Kopkamtib dan Legitimasi Kebijakan Represif Terhadap Kelompok Pendukung Sukarno dan Mereka yang Dituduh Terlibat G30S," dan dimuat di elsam.or.id, tim Elsam menuliskan, di dalam Kopkamtib terdapat satgas intel yang terdiri dari dapur para ahli dalam bidang komunisme dan dapur para ahli dalam bidang agama Islam. Dari dapur ini pihak intelijen mengetahui mana kekuatan yang terlalu ekstrem dan apa konsep dari kelompok ekstrem yang ada.
Menurut Tanter, status hukum Kopkamtib sebenarnya tidak jelas tapi kuat. Pegesahan istimewa pemerintah terhadap Kopkamtib selalu diambil dari Surat Perintah Sebelas Maret yang dikeluarkan Soekarno pada tahun 1966, yang memberikan kekuasaan kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah penting guna jaminan keamanan, ketertiban dan stabilitas pemerintah.
Selama puluhan tahun lembaga ini tak tergoyahkan, dan menjadi satu-satunya lembaga yang beranggotakan militer secara penuh dan dengan mudah membabat mereka yang tak sependapat.Â
Mereka Memimpin Kopkamtib
Seluruh yang terlibat dalam Kopkamtib adalah militer. Pimpinan puncaknya adalah Panglima. Itu sebabnya pemimpin Kopkamtib disebut Pangkopkamtib. Sejak berdiri pada tahun 1965 hingga dibubarkan, posisi puncaknya selalu dipegang oleh Jenderal.Â
Jenderal Soeharto adalah Pangkopkamtib pertama. Ia menjabat sejak 5 Oktober 1965 hingga 19 September 1969. Setelah Soeharto, Jendral Maraden Panggabean menjabat posisi ini. Ia menjalankan tugasnya sejak 19 September 1969 hingga 27 Maret 1973 dengan wakil Letjen Sumitro. Periode berikutnya, giliran Jendral Sumitro mengisi jabatan tersebut mulai 27 Maret 1973 hingga 28 Januari 1974. Wakilnya adalah Admiral Sudomo.