Membungkam Papua

Lalu pada 19 Agustus hari Senin, pemerintah melakukan trhotling atau pelambatan. "Disebut pelambatan artinya internet masih bisa diakses, orang masih bisa kirim whatsapp, gambar, video tapi lebih lambat. Misalnya kirim sekarang,sampainya tiga jam atau empat jam kemudian. Itu kita lakukan pada hari Senin dan Selasa," ujar Ferdinandus kepada VIVAnews, Jumat, 30 Agustus 2019.

Baca Juga

Karhutla di Nabire Papua Meluas Capai 396 Hektare, Sejumlah Titik Api Masih Belum Bisa Dipadamkan

Ketika dievaluasi, pihaknya menilai pelambatan ini lumayan efektif, karena masyarakat agak delay menerima informasi. Tapi mereka tetap menerimanya, dan akhirnya kembali menyebarkannya. Rabu, 21 Agustus 2019, Kominfo melakukan evaluasi dan terus memantau perkembangan situasi di Papua dan Papua Barat. Unjuk rasa berakhir dengan kerusuhan dan perusakan fasilitas umum. 

"Maka hari Rabu itu yang kami lakukan adalah bukan lagi trothling tapi lebih pada ke pemblokiran layanan data internet. Jadi seluruh layanan data internet dari operator seluler, Telkomsel yang terbesar di sana, Indosat menyusul, dan kemudian XL itu kami tutup. Artinya layanan data internet saja, SMS, voice call itu tetap berfungsi. Begitu juga layanan internet di Indihome, Speedy, pakai Wifii, itu semua masih berjalan. 

Baca Juga

1.923 Hotspot Kepung Papua Tengah, Nabire Jadi Wilayah Paling Parah

Ferdinandus mengatakan, hingga hari ini pihaknya sudah mendata lebih dari 300 ribu URL, terutama di Twitter yang mengandung bukan hanya kebohongan, tapi juga kebencian dan provokasi yang menghadap-hadapkan antara Indonesia dan Papua. Situasi itu juga diperparah di lapangan.

Menurut Ferdinandus, belajar dari aksi 21-22 Mei, keputusan pemerintah dengan membatasi dan akhirnya memutus layanan internet di Papua dan Papua Barat adalah hal yang efektif. Hanya dalam waktu satu hingga tiga hari saja demonstrasi bisa selesai. Awalnya, Kominfo juga menduga pembatasan internet di Papua, akan membuat situasi cepat terkendali seperti pada 21-22 Mei 2019. 

Baca Juga

Detik-detik Polsek di Papua Dihujani Tembakan, 10 Selongsong Peluru Ditemukan

"Tapi ternyata isu di Papua ini sangat kompleks, sehingga yang kami bayangkan sejak awal hanya sebentar itu tidak terjadi. Hoaks secara jumlah memang tetap banyak, tetapi hoaks yang banyak ini masuk di cyber space, dan kami blokir itu mereka tidak terpapar hoaks sudah. Bahwa kemudian ada aksi-aksi yang terjadi meskipun tidak terpapar dengan masif penyebaran hoaks itu, kami melihat ini bukan hanya persoalan hoaks saja sudah, ada beberapa hal lain yang menyebabkan Papua hingga saat ini bergejolak," ujarnya.

Halaman Selanjutnya

“Tapi ketika gerakan aksi unjuk rasa di Papua itu kalau disiram atau ditambah dengan berita hoaks, saya tidak bisa bayangkan, pasti akan lebih besar dari itu. Artinya negara memang harus berani mengambil sikap untuk mencegah keburukan chaotik yang kemungkinan bisa terjadi lebih besar kalau kita tidak blokir. Memang ini adalah langkah yang tidak populis, bahkan ada yang mengatakan bahwa langkah ini dapat menimbulkan banyak orang yang antipati terhadap negara, tapi langkah itu kami ambil."