- ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Salah satu yang mengecam sikap Jokowi adalah CH. Ambong, aktivis 98 yang pernah terlibat di lembaga Pusat Informasi dan Jaringan Aksi Reformasi (PIJAR). Menurut Ambong, Jokowi harusnya paham dan tahu bahwa untuk mengurus sebuah organisasi tidak perlu menempatkan seorang anggota Polri aktif, tapi lebih baik diberikan kepada orang yang benar-benar profesional di bidangnya.
Dalam perspektif demokrasi, ujar Ambong, hal tersebut juga tidak sehat. Hal ini justru pertanda terjadinya kemunduran demokrasi di negeri ini. Sebab, seharusnya jabatan yang bisa diserahkan pada masyarakat sipil, wajib diserahkan pada masyarakat sipil. Karena sipil akan lebih paham bagaimana mengelola organisasi sipil.
Kapolri Idham Azis
Menurut Pangi Syarwi Chaniago, civil society atau masyarakat sipil harus mendorong adanya UU yang lebih jelas. Banyak jabatan sipil yang saat ini diisi oleh polisi aktif sangat tidak baik untuk demokrasi. Ia meminta agar masyarakat sipil terus melakukan pengawasan dan mendorong Polri agat tetap menjalan tugas mereka sesuai dengan kewenangannya.
Pangi tak yakin Jokowi memiliki agenda khusus dengan melibatkan polisi dan tentara dalam jabatan sipil. Sebab, ini sudah periode kedua Jokowi menjadi presiden, sehingga, menurut Pangi, Jokowi tak punya kepentingan lagi. Di periode ini, Jokowi akan fokus menyelesaikan periode keduanya ini.
Aktivis Forkot Ridwan Darmawan membandingkan sikap Jokowi saat ini dengan Soeharto yang melanggengkan Dwifungsi ABRI. Menurutnya, Dwifungsi ABRI dilanggengkan Soeharto untuk juga melanggengkan kekuasaannya. Dan terbukti Soeharto berhasil mempertahankan kekuasaannya selama 32 tahun dengan memposisikan ABRI sebagai kekuatannya, dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, dan kampung-kampung dalam posisi-posisi strategis.
"Bahwa kemudian ada sebagian masyarakat atau publik yang menghubungkan dengan nuansa masa lalu saat era Orde Baru yakni konsep Dwifungsi ABRI yang memang mengkonsepsikan bahwa posisi-posisi strategis di negeri ini harus dipegang oleh perwira ABRI/TNI sekarang, saya kira ini tinggal mengoptimalkan peran masyarakat sipil dengan berbagai keunggulan era keterbukaan hari ini yang jauh berbeda dengan era Orde Baru saat itu," ujar Ridwan kepada VIVAnews.
