Mengakali Dana Desa

Bahkan, lanjut Tama, ada pola yang lebih tradisional lagi, yakni modus pinjam namun tak dikembalikan. "Misalnya ada salah satu atau oknum-oknum di pemerintahan desa yang pinjam uang menggunakan uang dana desa, tetapi tidak dikembalikan. Tentu, itu jadi temuan di kemudian hari. Ini pola-pola yang sangat mudah kita jumpai," ujar Tama.

Baca Juga

Abpednas: Kesalahan Administrasi Dana Desa Tak Semestinya Langsung Dipidana

Menurut catatan ICW, dalam kurun waktu 2016-2018 sudah 212 kepala desa menjadi tersangka akibat skandal anggaran desa ini. "Sudah saya sampaikan pada 2016 -2017 ada 110 kepala desa. Tahun 2018, sampai akhir bulan Desember, kami mencatat itu ada sampai dengan 102 tersangka. Berarti sudah 212 kepala desa jadi tersangka dalam kurun waktu tiga tahun terakhir," ujarnya menambahkan.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah

Baca Juga

Desak Vonis Bebas Amsal Sitepu, Ketum Gekrafs: Satu Terzalimi, Seluruh Pejuang Ekraf Merasa Terzalimi

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan lembaga antirasuah itu telah mengidentifikasi ada 34 desa yang diduga bermasalah, tiga di antaranya adalah fiktif. Angka ini masih bisa bertambah jika nanti penyidik melihat ada bukti yang lebih kuat.

KPK memastikan lembaganya akan terus menjaga agar penggunaan keuangan negara yang niat baiknya diberikan melalui dana desa bisa tepat sasaran.

Baca Juga

Sahroni Dukung Kejagung Awasi Ketat Dana Desa: Bukan untuk Perkaya Kades

"Jangan sampai kemudian ada pihak-pihak tertentu yang menggunakan modus desa fiktif atau SK tanggal mundur atau modus lain sehingga penggunaan dana tersebut tidak tepat sasaran dan yang dirugikan adalah masyarakat sendiri," ujar Febri kepada VIVAnews.

Hasil Dana Desa

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam acara Diseminasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, awal Januari lalu, sempat memaparkan hasil apa saja yang dicapai oleh desa setelah penyaluran dana desa dilakukan sejak 2015-2018.

Dikutip dari Kemenkeu.go.id, Sri Mulyani menjabarkan, dalam kurun waktu empat tahun pelaksanaan Dana Desa telah dirasakan manfaatnya bagi masyarakat terutama dalam bidang infrastruktur.

 
Infrastruktur yang dibangun di antaranya berupa 191,6 ribu km jalan desa; 1.140,4 km jembatan desa; 9 ribu unit pasar desa; 4.175 unit embung desa; 24,8 ribu unit posyandu; 959,6 ribu unit sarana air bersih; 240,6 ribu unit MCK; 9.692 unit polindes, 50,9 ribu unit PAUD; dan 29,5 juta unit drainase.

Halaman Selanjutnya

Dari sisi outcome, pelaksanaan Dana Desa juga telah memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan di pedesaan. Hal ini terlihat antara lain dari menurunnya rasio Gini pedesaan, dari 0,34 pada tahun 2014 menjadi 0,32 pada tahun 2018, serta menurunnya jumlah penduduk miskin pedesaan dari 17,8 juta jiwa (14,2%) pada tahun 2015 menjadi 15,8 juta jiwa (13,2%) pada tahun 2018. Selain itu, Dana Desa juga telah berhasil meningkatkan status 6.518 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan meningkatkan status 2.665 desa berkembang menjadi desa mandiri.