SOROT 579

Mengakali Dana Desa

Satu di antara puluhan desa fiktif penerima Dana Desa, yakni Desa Tanggondipo di Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.
Sumber :
  • tvOne

Pengelolaan Dana DesaPengelolaan dana desa, membuat kerajinan

img_title Abpednas: Kesalahan Administrasi Dana Desa Tak Semestinya Langsung Dipidana

Selain itu, penggunaan dana desa juga dilakukan untuk memperkuat koordinasi, konsolidasi, dan sinergi terhadap pelaksanaan program yang menjadi prioritas pembangunan desa dari tingkat pemerintah pusat, daerah, kecamatan, hingga desa itu sendiri. Melalui dana desa diharapkan terbangun infrastruktur dan layanan fasilitas publik dengan memberdayakan dan mengembangkan perekonomian yang ada di desa tersebut.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan, mencuatnya kasus desa siluman bisa menjadi warning atau refleksi untuk mengecek apakah kasus yang sama juga terjadi di wilayah lain. Ia menyarankan, agar kebocoran anggaran dana desa tak semakin membesar, perlu ada pendekatan pencegahan yang bisa dilakukan lebih dulu, yaitu melalui audit investigasi.

img_title Desak Vonis Bebas Amsal Sitepu, Ketum Gekrafs: Satu Terzalimi, Seluruh Pejuang Ekraf Merasa Terzalimi

"Jika ditemukan dugaan tindak pidana, baru bisa dikembangkan lebih lanjut. Ini penting agar tidak muncul kekeliruan pemahaman seolah-olah ketika ada beberapa desa yang diduga fiktif kemudian digeneralisir semuanya. Proses investigasi atau katakanlah pengawasan yang dilakukan, juga penting untuk memastikan uang itu tepat sasaran," ujar Febri.

Sementara itu, menurut ICW, fungsi pengawasan di pemerintah dan peran masyarakat harus diperkuat. Masyatakat di desa harus melek tentang dana desa, harus paham bagaimana anggaran desa tersebut bergulir, dan untuk apa digunakan.

img_title Sahroni Dukung Kejagung Awasi Ketat Dana Desa: Bukan untuk Perkaya Kades

"Selanjutnya, kita juga berharap ada upaya peningkatan kapasitas dari kepala desa itu sendiri. Karena ada sejumlah kepala desa yang tidak mampu untuk mengelola anggaran, tidak mampu membuat laporan pertanggungjawaban sehingga ada temuan-temuan soal dana desa. Nah, ini menurut saya menjadi problem-problem ke depan yang harus diselesaikan untuk mencegah dana desa dikorupsi," ujar Tama, peneliti ICW.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga merespons kasus kebocoran dana desa hingga memunculkan desa fiktif. KH Ma'ruf meminta agar setiap dana desa perlu dicatat dan dipantau se-transparan mungkin agar uang negara disalurkan secara tepat sasaran.

"Jadi tidak hanya menerima laporan, tapi juga mengecek betul, ada apa ndak jumlah desa itu. Saya anjurkan untuk terus, siapa tahu masih ada lagi yang belum ter-detect, belum diketahui," kata Ma'ruf.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut