SOROT 588

Pilkada Serentak dan Korupsi KPU Daerah

Sejumlah petugas mendistribusikan logistik Pemilihan Kepala Daerah, Pilkada Serentak 2018 Provinsi Maluku di Ambon, Maluku
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Izaac Mulyawan

Selain itu, ia mengusulkan agar dibentuk sebuah sistem kerja sama wistle blower antara penyelenggara pemilu dan KPK dalam rangka memaksimalkan fungsi pengawasan terhadap proses pemilu mendatang. Hal ini karena faktor bentangan geografis Indonesia yang sangat luas dan jangkauan KPU dan Bawaslu yang cukup jauh untuk melakukan pengawasan seluruh Indonesia.

img_title KPU Surakarta Akui Verifikasi Ijazah Gibran saat Pilkada Tidak Sampai ke Singapura, Cuma Kemendikbud

"Saya mengusulkan mereka bekerja sama dengan KPK membangun wistle blower system. Jadi ini konsep saling mengawasi diantara lembaga penyelenggara pemilu itu sendiri. Kalau ada potensi atau dugaan penyelenggara pemilu akan melakukan main mata dengan penyelenggara pemilu lainnya, atau dengan peserta pemilu, maka ada mekanisme untuk lapor ke atas atau lapor ke penegak hukum,” ujarnya menjelaskan.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Menurut dia, itu dilakukan guna memperkuat kontrol sesama atau antarpenyelenggara pemilu agar tak jatuh ke lubang yang sama. 

img_title KPU Jelaskan Proses Verifikasi Syarat Pendidikan Pencalonan Gibran Jadi Wapres: Pakai Dokumen saat Pilkada Surakarta
Ketua Bawaslu Kota Surakarta Budi Wahyono

Bawaslu Surakarta Buka Suara soal Pencalonan Gibran di Pilkada: Tidak Ada Laporan Dokumen Pendidikan

Bawaslu Kota Surakarta, Jawa Tengah membuka suara tentang verifikasi faktual ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming saat maju dalam Pilkada Kota Surakarta 2020.

img_title
VIVA.co.id
8 Oktober 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut