Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
Namun, Hanung mengatakan bahwa aturan itu tak efektif. Padahal, jika berjalan, Pertamina menghitung bisa menghemat premium dan solar bersubsidi 500 ribu KL dalam setahun.
Baca Juga
Selain itu, aturan SPBU di rest area jalan tol tak boleh menjual premium bersubsidi pun disebut tak efektif. Sebab, penjualan premium malah bertambah 700 ribu KL di SPBU luar jalan tol.
Karena itulah, Pertamina mengambil langkah untuk mengamankan kuota BBM bersubsidi.
Mendengar itu, lanjut dia, CT memberikan jawaban yang melegakan Pertamina. "Kata Pak CT, 'Nanti akan saya sampaikan kepada Kementerian Keuangan. Kebijakan ini tidak akan merugikan Pertamina'," kata dia.
Lantas, sejak Selasa 26 Agustus 2014 sore, dia meminta seluruh general manager Pertamina di seluruh daerah untuk mencabut pengkitiran dan menyalurkan BBM bersubsidi dengan jumlah normal. Sebab, tangki timbun BBM bersubsidi sudah defisit.
"Hari ini (Selasa 26 Agustus) sudah diperintahkan menyalurkan BBM bersubsidi 30 persen di atas kebutuhan harian. Misalnya, kebutuhan normalnya 31 ribu KL per hari, ditambahkan 30 persen," kata dia.
Meski demikian, Hanung mengaku normalisasi tersebut memerlukan waktu hingga tiga hari. "Mobil tangki biasa beroperasi sampai jam 20.00 WIB. Ya, untuk recover, mereka harus bekerja sampai 12 jam. Ini butuh waktu," ujar Hanung.
Sebab, ada faktor eksternal yang membuat normalisasi tak berjalan cepat. Misalnya, jalan yang macet, sehingga menghambat penyaluran BBM bersubsidi. "Mobil tangki tak bisa terbang," seloroh dia.
Dia mengklaim, upaya Pertamina untuk mengendalikan BBM bersubsidi tak sepenuhnya “gagal.” Beberapa daerah bahkan dinilai berhasil mengendalikan BBM bersubsidi. Misalnya, Batam yang mengendalikan konsumsi solar bersubsidi dengan sistem kartu.
Ali menambahkan, di Jawa Tengah, pengendalian konsumsi BBM bersubsidi pun telah berjalan. "Di Semarang, sudah ada edaran gubernur yang membatasi konsumsi BBM sepeda motor Rp20 ribu dan mobil Rp100 ribu," kata dia di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta.
Tidak hanya itu, di Jakarta Timur, SPBU 34.13210 di Jalan Pemuda, Rawamangun, menerapkan kebijakan serupa. SPBU membatasi pembelian BBM bersubsidi sebesar Rp10 ribu untuk kendaraan roda dua dan Rp100 ribu bagi kendaraan roda empat.
Halaman Selanjutnya
