Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
PT Pertamina telah mencabut pengkitiran atau penjatahan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Melalui kebijakan itu, perseroan memperkirakan kuota BBM bersubsidi sebanyak 46 juta kiloliter akan jebol.
Baca Juga
"Secara garis besar akan ada over 1,35 juta KL BBM bersubsidi," kata Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Hanung Budya.
Hanung memperkirakan, kebutuhan harian premium akan habis 20 Desember 2014 dan solar pada 5-6 Desember 2014. Itu pun terjadi, kalau tidak ada langkah apa pun yang dilakukan, setelah pengkitiran BBM bersubsidi dicabut.
"Kalau kuota tidak ditambah dan Pertamina do nothing, hitungan kami, premium akan habis 20 Desember dan solar bersubsidi habis 5-6 Desember," kata dia.
Dampak Pembatasan
Pertamina memang sudah mencabut pembatasan penyaluran BBM bersubsidi ke SPBU. Namun, upaya pengendalian akan tetap dilanjutkan, di antaranya dengan melarang pembelian dengan jeriken.
Lantas, siapa paling terdampak jika pembatasan penyaluran BBM bersubsidi itu tetap dilanjutkan? Ketua Pariwisata - AKAP, Organda Daerah Istimewa Yogyakarta, Hantoro, mendesak pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi demi kepastian usaha ke depan.
Pembatasan BBM bersubsidi yang dilakukan Pertamina dinilai justru menimbulkan iklim usaha yang tak menentu. "Kalau memang keuangan negara berat, jujurlah kepada rakyat. Rakyat pasti mengerti juga," kata dia, awal pekan ini.
Menurut dia, dengan ketidakjelasan distribusi BBM bersubsidi, telah menimbulkan keresahan masyarakat dan juga pengusaha otobus dalam usahanya.
"Di mana-mana antrean panjang di SPBU untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Waktu yang lama ini juga merugikan pelaku usaha otobus, karena 1 atau 2 liter BBM terbuang untuk menunggu antrean BBM," ungkapnya.
Hantoro menegaskan, bagi pelaku usaha, yang terpenting adalah kepastian kebijakan pemerintah. Kebijakan ini diperlukan agar ada kepastian usaha dan strategi yang harus dilakukan pengusaha otobus.
"Ketika tidak ada kebijakan pasti dari pemerintah, justru akan merugikan masyarakat sendiri," imbuhnya.
Sektor lain yang terganggu akibat sulitnya mendapatkan BBM bersubsidi, khususnya premium adalah nelayan di Pantai Selatan Yogyakarta. Mereka terpaksa membeli premium dengan harga Rp 9.000 per liter untuk turun melaut.
Nelayan di Pantai Selatan Yogyakarta hampir semuanya menggunakan perahu jenis jukung dengan bahan bakar premium dicampur oli untuk mesin 2 tak. Akibat pembatasan ini nelayan pun kesulitan mendapatkan pasokan BBM bersubsidi untuk melaut.
Halaman Selanjutnya
