- Biro Pers Istana
VIVAnews - “Lari Pak," ujar Presiden Joko Widodo memecah suasana hening di halaman Istana Merdeka pada Minggu sore, 26 Oktober 2014. Sambil tersenyum, Pratikno pun bergegas, berlari mengikuti perintah Jokowi, sapaan Presiden ke-7 RI itu.
Menteri Sekretaris Negara ini langsung menempati tempat yang sudah disediakan. Pratikno menjadi menteri pertama yang dipanggil Jokowi. Mantan rektor Universitas Gadjah Mada itu tak sendirian. Satu demi satu puluhan orang yang baru saja ditunjuk sebagai menteri berlarian saat namanya dipanggil Jokowi.
Sesekali Jokowi masih memerintahkan para pembantunya itu untuk berlari. "Ayo Pak lari, lari," ujar Jokowi mengulangi. Para pembantu Jokowi lima tahun ke depan itu pun berlarian dari teras Istana Merdeka saat namanya dipanggil satu demi satu.
Semuanya seragam, mengenakan kemeja warna putih dipadu celana warna hitam. Kompak, semua menteri menggulung lengan kemeja putih mereka yang tampak masih baru. Tak hanya itu, para menteri ini juga tak memasukkan pakaiannya ke dalam celana dan membiarkan bagian bawah baju menjuntai keluar.
Setelah beberapa kali mengalami penundaan, Jokowi akhirnya mengumumkan susunan kabinetnya pada Minggu petang itu. Ada 34 orang yang dipilih, empat di antaranya merupakan menteri koordinator. Pengumuman dilakukan di halaman tengah Istana Merdeka, di bawah rimbun pohon Trembesi dan kicauan burung di sore hari.
Kabinet Kerja, demikian nama yang disematkan susunan menteri pilihan Presiden Jokowi ini. Pengumuman dilakukan secara sederhana, tanpa jas, tanpa upacara. "Itu permintaan Pak Jokowi. Meminta agar menteri-menterinya seperti Beliau. Bagaimana cara bekerjanya pun harus seperti presidennya," ujar Andi Widjojanto, mantan deputi Tim Transisi usai pengumuman kabinet.
Menurut Andi, baju putih dengan lengan yang digulung adalah simbol orang bekerja. "Pakaian yang dipakai menunjukkan simbol. Baju digulung menunjukkan bahwa itu adalah Kabinet Kerja," tuturnya.
Respons Publik
Sejumlah kalangan menanggapi dingin pengumuman kabinet ini. Mereka menilai, komposisi menteri tak sesuai ekspektasi. Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Cecep Hidayat mengatakan, Kabinet Kerja adalah kabinet biasa, tak ada yang istimewa. Ia menilai, banyak menteri yang tak sesuai kompetensi.
Puan Maharani misalnya. Cecep menyoal rekam jejak dan portofolio putri Megawati Soekarnoputri tersebut. Tak hanya itu, Cecep juga mempertanyakan masuknya sejumlah nama yang selama ini dianggap bermasalah.
“Masyarakat berharap Jokowi memilih yang kompeten. Hasilnya beda dengan kalkulasi publik,” ujarnya kepada VIVAnews, Kamis, 30 Oktober 2014.
Penilaian serupa juga disampaikan Syarif Hasan. Ketua Harian DPP Partai Demokrat ini mengatakan, tak ada yang istimewa dalam Kabinet Kerja. Menurut dia, kabinet tersebut tak terlalu bagus. Tapi, juga tidak jelek. Ia menilai, ada distribusi posisi menteri yang tidak pas.
Pun, ia menolak saat dimintai penilaian terkait kabinet ini. Alasannya, masih terlalu dini menilai kabinet besutan Jokowi ini.
“Yang pasti waktu Kabinet Indonesia Bersatu, saat rapat pertama sudah jelas objek yang akan dicapai. Menteri yang ditunjuk sudah jelas apa programnya. Itu perbedaannya. Dari Kabinet Kerja saya belum lihat itu,” ujarnya kepada VIVAnews, Rabu, 29 Oktober 2014.
Namun, tanggapan berbeda disampaikan Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto mengatakan, meski tak terlalu ideal, ia menaruh harapan kepada Kabinet Kerja. Ia meminta, semua pihak memberi kesempatan kepada kabinet ini untuk bekerja.
(Susi Pudjiastuti berpidato saat sertijab Menteri Kelautan dan Perikanan. Foto: VIVAnews/Ahmad Rizaluddin)
"Kasihlah kesempatan bekerja untuk membuktikan kemampuan mereka. Kami harus melihatnya secara fair dan tidak bisa membandingkan kabinet yang belum bekerja serta yang sudah bekerja," ujarnya kepada VIVAnews pada Selasa, 28 Oktober 2014.
Menurut Suryo, Kabinet Kerja berbeda dengan sebelumnya karena berisi sosok-sosok yang relatif masih muda. "Banyak yang muda-muda. Pak Jokowi juga muda. Berarti, ada perubahan dalam kepemimpinan eksekutif. Ini juga bagian dari penyegaran," ujarnya.
Suryo juga mengapresiasi masuknya sejumlah profesional dalam Kabinet Kerja. Ia mencontohkan masuknya Ignasius Jonan sebagai Menteri Perhubungan. Juga bos Susi Air, Susi Pudjiastuti yang dipercaya Jokowi menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan.
Dia pun menyebut Menteri Pariwisata, Arief Yahya, yang sebelumnya dinilai sukses mengelola PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. “Mereka telah menorehkan prestasi yang cukup baik. Misalnya Jonan yang mampu merombak ‘wajah’ perkeretaapian Indonesia,” ujarnya.
Tantangan dan Ganjalan
Tak menunggu lama, setelah sepekan dilantik, Kabinet Kerja sudah dihujani kritik. Sejumlah Indonesianis asal Australia menilai, sejumlah menteri dalam Kabinet Kerja tak mendukung reformasi ekonomi dan visi demokrasi. Mereka menduga, Jokowi dalam bayang-bayang Megawati dalam menyusun kabinetnya.
Selain itu, Kabinet Kerja dipenuhi CEO dan pengusaha. Sementara itu, jumlah teknokrat sangat sedikit. Karenanya, kabinet ini memiliki kelemahan dalam visi reformasi demokrasi sebagaimana yang dijanjikan Jokowi.
Namun, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, kabinetnya tidak akan bergantung pada penilaian siapa pun. "Kita tidak tergantung pada penilaian siapa pun. Yang penting nanti dilihat apa yang kita kerjakan. Jangan lihat awalnya, nilai nanti akhirnya," kata JK saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis 30 Oktober 2014.
Penilaian serupa juga disampaikan Cecep Hidayat. Pengamat politik UI ini mengatakan, Kabinet Kerja berat untuk bisa diajak kerja cepat. Perubahan nomenklatur kementerian yang dilakukan Jokowi membutuhkan masa transisi minimal enam bulan.
Selain itu, nomenklatur baru tersebut akan makan anggaran, mulai dari biaya kantor hingga penguatan sumber daya manusia (SDM).
Kondisi ini diakui Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Ja’far. Ia harus menyinergikan tiga direktorat berbeda dalam satu kementerian.
Ia mengatakan, tugas itu tak mudah. Sebab, ada sistem lama yang telah berjalan dan harus disatukan dalam wadah yang baru di kementeriannya.
"Penggabungan harus selesai. Tidak mudah. Saya pacu, agar penggabungan bisa cepat," ujarnya saat ditemui di kantor Dirjen Transmigrasi, Kalibata, Jakarta, Kamis 30 Oktober 2014. "Kita akan selesaikan dalam waktu dua minggu. Semua masalah kelembagaan dan penguatan."
(Ignasius Jonan terpilih sebagai Menteri Perhubungan dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK. Foto: VIVAnews/Anhar Rizki Affandi)
Selain penyesuaian nomenklatur kementerian baru, tantangan Kabinet Kerja adalah memenuhi harapan publik. Para menteri tersebut memiliki beban moral mewujudkan ekspektasi publik yang besar terhadap Jokowi.
“Buktikan ini bukan sekadar pencitraan. Di mana program harus berkelanjutan. Jangan cuma untuk hari ini. Harus berkesinambungan, visioner dan tidak parsial,” Cecep menambahkan.
Kabinet Kerja juga harus menghadapi oposisi Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen. Anak buah Presiden Jokowi ini mau tak mau harus bertemu dan bernegosiasi dengan koalisi partai seteru Jokowi di Pemilihan Presiden (Pilpres) lalu. Para menteri harus bertemu dengan anggota dewan membahas berbagai hal mulai dari kebijakan hingga anggaran.
“Bila tidak disepakati ini berat. Bahkan skenario terburuknya ini bisa stuck,” ujarnya.
Untuk itu, partai-partai pendukung Jokowi harus giat dan gencar melakukan lobi politik di parlemen. Bahkan, jika perlu, Jokowi dan Megawati harus turun gelanggang agar program pemerintah bisa berjalan tanpa ganjalan.
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, nomenklatur kementerian merupakan hak prerogatif presiden. Menurut dia, DPR hanya memberikan pertimbangan. Ia mengakui, Kabinet Kerja akan mengalami kesulitan terkait perubahan nomenklatur kementerian tersebut seperti soal anggaran, social, dan teknis.
Ia mencontohkan, penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Kehutanan tak semata-mata menggabungkan anggaran dua kementerian itu.
“Nggak bisa seperti itu. Ini harus dibicarakan dengan DPR, untuk membentuk anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, itu baru bisa bekerja. Tanpa dibicarakan dengan DPR tidak bisa bekerja,” ujar anggota dewan asal Fraksi Demokrat ini kepada VIVAnews Kamis, 30 Oktober 2014.
Tak hanya itu, perubahan nomenklatur kementerian juga akan berimplikasi pada masalah sosial. Agus mencontohkan, misalnya karyawan pada kementerian A ada 10 ribu orang. Sementara itu, di kementerian B ada 10 ribu karyawan.
Menurut dia, tidak bisa 20 ribu pegawai itu bekerja di kementerian yang baru. “Itu nggak bisa digabung jadi 20 ribu karyawan yang bekerja. Selain itu, misalnya di sini ada 10 eselon satu, di situ ada 10 eselon satu, masa kementerian ada 20 eselon 1. Kan nggak mungkin,” tuturnya.
Gebrakan Kabinet Kerja
Sederet tantangan menghadang itu tak menciutkan nyali Kabinet Kerja. Mensesneg Pratikno mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan segala hal yang terkait dengan perubahan nomenklatur kementerian. Ia mencontohkan, Kementerian Maritim nantinya akan dibantu Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Sementara itu, untuk sumber daya manusia (SDM) akan diambil dari kementerian yang sudah ada. “Sementara di-back up oleh yang lain,” ujarnya kepada VIVAnews, Rabu 29 Oktober 2014.
Untuk kebutuhan kantor, kementerian baru akan menumpang di kementerian yang fungsinya mirip. Alih-alih menganggap sebagai hambatan, Pratikno justru menilai, perubahan nomenklatur tersebut menciptakan teamwork yang bisa menggabungkan staf dari sejumlah kementerian.
“Ini tim sudah terbentuk, yaitu belasan staf yang terus-menerus menggarap dan mengoordinasikan di bidang kemaritiman. Jadi, kita tidak mau terlena dengan hal-hal yang normatif makro, terlalu lama bicara roadmap. Kita tahu dan yang penting adalah segera masuk dan memulai hal yang signifikan,” ujarnya.
Ia mengatakan, Kabinet Kerja sudah merencanakan sejumlah program. Namun, kabinet ini tak mencanangkan program seratus hari seperti pemerintahan sebelumnya.
Untuk tahap awal, instruksi Presiden bekerja sejak hari pertama. Guna kepentingan itu, kabinet mulai memikirkan cara untuk mengurai kebuntuan. Prioritas awal yang akan digarap kabinet ini adalah masalah pangan, energy, dan maritim. Pendidikan dan kesehatan juga menjadi prioritas.
“Ikon penting pemerintahan ini adalah kemaritiman,” kata dia.
Pratikno juga tak khawatir soal anggaran. Sebab ia yakin, Kementerian Keuangan sudah mafhum bagaimana mekanisme penganggaran bagi sejumlah kementerian baru tersebut. Situasi itu diamini Menkeu, Bambang Brodjonegoro.
Ia mengatakan, anggaran kementerian baru diambil dari dana cadangan di kas pemerintah. Anggaran ini akan digunakan untuk operasional Kemenko Maritim selama dua bulan.
Sementara itu, untuk kementerian yang pindah dan gabungan tetap akan berjalan hingga akhir tahun.
“APBN-P bulan Januari kita sudah punya nomenklatur anggaran yang lengkap dan kita lebih bisa mengalokasikan,” ujarnya saat ditemui VIVAnews pada Rabu, 29 Oktober 2014.
Senada dengan Pratikno, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan, ia tak mencanangkan program seratus hari. Menurut dia, yang penting program tersebut dilaksanakan secara cepat. Jika bisa lebih cepat, tak perlu menunggu seratus hari.
Namun, jika realitas di lapangan tidak memungkinkan, ia tak bisa memaksakan selesai dalam seratus hari. “Yang pasti Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat secepatnya. Bulan depan kalau pihak-pihak yang berkaitan sudah siap, Presiden akan segera luncurkan,” ujarnya saat ditemui usai serah terima jabatan, Selasa, 28 Oktober 2014.
Ada delapan kementerian yang terkait dengan program Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Untuk itu, ia akan segera menggelar rapat koordinasi dengan seluruh deputi dan eselon satu di kementerian yang ia pimpin.
Ia juga akan segera berkoordinasi dengan sejumlah kementerian terkait guna menjalankan dua program andalan Jokowi tersebut. “Insya Allah mulai bulan depan akan diluncurkan oleh pemerintah,” Puan menambahkan.
Puan mengatakan, dua program unggulan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun manusia Indonesia yang berguna dan mumpuni. “Kami berharap seluruh masyarakat bisa punya hak yang sama mendapatkan pendidikan dan kesehatan. Jika semua punya kesempatan untuk mendapat kesehatan dan pendidikan yang sama, saya rasa SDM Indonesia pelan-pelan akan meningkat,” tuturnya.
Jam menunjukkan pukul 18.30 WIB. Hari sudah beranjak malam. Jokowi pun segera menutup prosesi pengumuman susunan kabinetnya. “Silakan tanya-tanya, jangan saya terus," ujarnya menutup acara. Dan, puluhan orang berseragam putih ini pun langsung bubar jalan. (art)
