- VIVAnews/Ahmad Rizaluddin
VIVAnews - Air sisa hujan masih membasahi halaman kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. Sejumlah pemuda tampak berjaga di kantor ini. Sebagian dari mereka mengenakan seragam Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG). Sementara yang lain berpakaian biasa. Puluhan pria berkulit gelap dengan logat timur yang kental ini menggerombol di pintu masuk hingga di dalam gedung yang terletak di Jalan Taman Anggrek, Slipi, Jakarta Barat ini.
Mereka menatap curiga kepada tiap tamu yang datang. Tak hanya bertanya, mereka juga mencatat keperluan setiap orang yang akan memasuki gedung ini. "Mau ke mana Bang?" tanya salah seorang pemuda saat VIVAnews hendak memasuki areal gedung ini pada Selasa, 23 Desember 2014.
Gedung yang ditutup gerbang besi warna kuning ini tampak sepi. Padahal, jam di tangan masih menunjuk angka dua. Tak tampak orang dan kendaraan yang lalu lalang laiknya kantor pusat partai politik (parpol). Hanya puluhan pemuda yang di antaranya bertato dan mengenakan anting terlihat berjaga. Sejumlah spanduk bertuliskan ucapan selamat kepada Agung Laksono karena terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar tampak bertebaran di sejumlah sudut bangunan.
"Maaf Bang, gedungnya kosong. Jadi tidak ada aktivitas," ujar salah seorang pemuda dengan sorot mata tajam, demi melihat kehadiran VIVAnews di gedung Graha Bakti, salah satu bangunan di kompleks DPP Partai Golkar ini.
Hampir seluruh ruangan terkunci rapat. Bahkan, sesaat usai VIVAnews ke luar dari gedung, salah seorang petugas keamanan langsung mengunci gedung tersebut dengan gembok dan rantai berukuran besar. Kantor ini memang sepi. Kondisi ini imbas dari perseteruan internal di tubuh partai berlambang pohon beringin ini. Gedung ini dikuasai kubu Agung Laksono pasca bentrok berdarah antara AMPG pimpinan Yorrys Raweyai dengan massa yang berusaha menduduki kantor ini. Yorrys mengatakan, seluruh aktivitas DPP Partai Golkar telah dikuasai Tim Penyelamat Partai Golkar bentukan kubu Agung Laksono.
Menurut Yorris, kekosongan di Kantor DPP merupakan kesepakatan antara kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie (ARB). Untuk itu, aktivitas kantor ditiadakan. "Sekarang kan sedang ada kevakuman. Sebab menurut Menkum HAM, mereka masih menunggu penyelesaian di internal. Jadi kita tidak ada aktivitas," ujarnya saat ditemui VIVAnews, Selasa, 23 Desember 2014.
Yorrys merupakan salah satu anggota Presidium Penyelamat Partai Golkar (P3G). Presidium yang dipimpin Agung Laksono ini dibentuk lantaran Rapat Pleno DPP Golkar yang dipimpin Wakil Ketua Umum Golkar, Theo L Sambuaga dianggap tidak mengakomodir aspirasi mereka. Selain Yorrys, anggota presidium ini adalah Priyo Budi Santoso, Hajriyanto Y Thohari, Zainuddin Amali, Agus Gumiwang, Lauren Siburian, Agun Gunandjar dan Ibnu Munzir.
Puncaknya, kelompok ini menggelar Musyawarah Nasional tandingan di Ancol, Jakarta pada Senin, 8 Desember 2014. Munas ini sebagai bentuk perlawanan atas kubu ARB yang terlebih dulu menggelar Munas di Nusa Dua, Bali pada 30 November - 3 Desember 2014. Munas di Bali mendaulat ARB untuk kembali memimpin Golkar.
Sementara Munas tandingan di Ancol memilih Agung Laksono sebagai ketua umum menggantikan ARB. Keduanya sama-sama mendaftarkan kepengurusan baru ke Kementerian Hukum dan HAM. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Laoly menyatakan, pemerintah tidak mengakui dualisme kepengurusan di tubuh Partai Golkar. Untuk itu, susunan kepengurusan Partai Golkar dikembalikan pada hasil Munas Riau 2009. Pemerintah menyerahkan kepada internal Partai Golkar untuk menyelesaikan konflik tersebut.
Hari beranjak sore ketika sejumlah orang tampak berdatangan ke kantor DPP Partai Golkar. Sharif Cicip Sutarjo datang lebih awal. Kemudian disusul Theo Sambuaga, MS Hidayat dan Fredi Latumahina. Sejumlah petinggi DPP Golkar hasil Munas Bali ini datang ke Slipi sebagai ‘juru runding’ guna membicarakan ‘perdamaian’ dengan pengurus Golkar hasil Munas Jakarta. Mereka bertemu dengan sejumlah pengurus Golkar kubu Agung Laksono. Di antaranya, Yorrys Raweyai, Priyo Budi Santoso, Agun Gunandjar, Andi Mattalatta, Ibnu Munzir dan Indra J Piliang.
Usai turun dari mobil, mereka bergegas masuk ke salah satu ruangan di kantor DPP Partai Golkar ini. Para juru runding ini memilih bungkam. Wartawan juga dilarang mendekati area pertemuan karena rapat dilakukan secara tertutup. Sekitar pukul 17.30 satu demi satu, elit Partai Golkar ini keluar ruangan. Beberapa di antaranya tampak ngobrol dan bercengkrama sambil jalan.
Theo Sambuaga menjelaskan, pertemuan itu belum menghasilkan keputusan apapun. Namun, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan islah dan rekonsiliasi. “Kita sepakat untuk pendekatan islah atau rekonsiliasi dalam menyelesaikan dualisme yang ada,” ujarnya, Rabu, 23 Desember 2014. Mereka juga sepakat akan menindaklanjuti pertemuan itu pada 8 Januari 2015 mendatang.
Hal senada disampaikan Priyo Budi Santoso. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol ini mengatakan, mereka sudah bicara dari hati ke hati. Ia mengatakan, kedua belah pihak sepakat untuk rujuk dan mengedepankan jalur musyawarah guna mencapai mufakat. Mereka juga sepakat agar konflik itu tak merambat ke daerah. “Saya gembira karena arah rekonsiliasi masih terbuka,” ujar mantan pimpinan DPR ini.
Mereka kemudian berlalu, meninggalkan gedung yang menjadi saksi upaya damai dua kelompok yang sedang berseteru ini. Dan puluhan pemuda masih tetap bertahan, menjaga kantor ini. Sambil menatap curiga kepada siapapun yang datang. Sorot mata mereka terus mengikuti hingga VIVAnews meninggalkan gedung ini.
Golkar tak sendiri. Partai Persatuan Pembangunan juga bernasib sama. ‘Rumah Besar Umat Islam’ ini terbelah setelah Suryadharma Ali (SDA) menolak mundur dari kursi ketua meski sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaran haji. Akibatnya, DPP PPP memecat mantan menteri agama ini dari jabatannya sebagai Ketua Umum PPP. Keputusan itu diambil dalam rapat pengurus harian DPP PPP pada Rabu, 10 September 2014.
Sekretaris Jenderal DPP PPP Romahurmuziy (Romi) mengatakan, SDA dianggap telah melanggar anggaran rumah tangga PPP Pasal 10 ayat 1 huruf c dan d. Pemberhentian SDA juga sudah sesuai dengan ART Pasal 10 ayat 2. DPP kemudian menunjuk Emron Pangkapi sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum. Romi menjelaskan, SDA dipecat karena dia sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Keputusan ini merupakan klimaks dari perseteruan di internal PPP. Bibit konflik dan perbedaan sebenarnya sudah mengemuka menjelang Pemilihan Umum, yakni saat SDA menghadiri kampanye Partai Gerindra di Gelora Bung Karno, Jakarta. Kehadiran SDA di kampanye partai besutan Prabowo Subianto tersebut berbuntut panjang karena dinilai merugikan PPP.
Konflik ini berlanjut saat kedua kubu sama-sama menggelar muktamar. Romi dengan dukungan sejumlah pengurus DPP dan Dewan Pimpinan Wilayah menggelar Muktamar VIII PPP di Surabaya, Jawa Timur pada Rabu, 15 Oktober 2014. Sementara, kubu SDA menggelar acara serupa di Jakarta pada 30 Oktober-2 November 2014. Muktamar di Surabaya memilih Romi sebagai ketua umum menggantikan SDA. Sementara muktamar yang diselenggarakan di Jakarta secara aklamasi memilih Djan Faridz sebagai orang nomor satu di partai ini. Namun, berbeda dengan Golkar, dalam kasus PPP pemerintah merestui PPP kubu Romi dan menyatakan kepengurusan PPP hasil muktamar Surabaya yang sah.
Pilpres
Sejumlah kalangan menilai, terbelahnya PPP dan Golkar merupakan imbas dari Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) yang digelar pada tanggal 9 Juli 2014. Berbeda dengan sebelumnya, Pilpres tahun ini sangat keras, baik dari sisi dukungan hingga strategi pemenangan yang tak jarang menghalalkan segala cara, seperti fitnah dan kampanye hitam. Partisipasi publik juga sangat tinggi dalam agenda politik lima tahunan ini, baik sejak masa kampanye hingga hari pencoblosan.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat itu bahkan mengatakan, bangsa Indonesia sedang diuji dengan Pilpres tahun ini. Pasalnya, pada Pilpres 2014 ini, kampanye berjalan dengan keras. Lebih keras dibanding tahun 2004 dan 2009. "Saya ini mantan capres, veteran capres. Dulu juga banyak tokoh seperti Megawati, Wiranto, tetapi tidak sekeras ini.
Pada 2009 juga ada tiga capres, Bu Megawati, Pak JK dan saya, juga tidak lunak, tetapi tidak sekeras ini," ujarnya di Jakarta, Senin 21 Juli 2014 lalu. Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua MPR kala itu, Hajriyanto Y Thohari. Politisi Golkar ini menilai, Pilpres 2014 berlangsung sangat keras dan kasar.
Namun, Indonesia bisa bernafas lega. Pasalnya, meski Pilpres berjalan keras bahkan kasar, namun akhirnya semua bisa menerima hasil pilihan rakyat. Pasangan Prabowo Subianto–Hatta Rajasa akhirnya mengakui kemenangan pasangan Joko Widodo–Jusuf Kalla setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan, menolak seluruh gugatan perselisihan hasil Pilpres yang diajukan pasangan nomor urut satu tersebut.
Bahkan, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa hadir dalam pelantikan Joko Widodo dan Jusuf Kalla di Gedung MPR.
Mantan calon presiden dan wakil presiden ini datang bersama sejumlah petinggi partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) seperti Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta. Dan tepat tanggal 20 Oktober 2014, bangsa Indonesia memiliki pemimpin baru, yakni, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhamad Jusuf Kalla.
KMP VS KIH
Pelantikan Jokowi–JK sebagai pasangan presiden dan wakil presiden ternyata tak bisa meredakan ‘konflik politik’ di negeri ini. Usai berperang di bilik suara dan MK, arena pertarungan bergeser ke gedung DPR/MPR RI. Parpol pendukung pasangan Prabowo–Hatta mempertahankan koalisi, dan menggunakan KMP sebagai kendaraan untuk ‘menguasai’ Senayan. Satu demi satu jabatan strategis di parlemen diambil KMP mulai dari kursi pimpinan hingga alat kelengkapan dewan. Hal yang sama juga mereka lakukan di MPR. KMP menyapu bersih kursi pimpinan di lembaga tersebut.
Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tak mau kalah. Sebagai bentuk perlawanan, koalisi parpol pendukung pasangan Jokowi - JK ini membentuk DPR tandingan. Koalisi yang dimotori PDI Perjuangan ini membentuk DPR RI tandingan setelah KMP menyapu bersih semua posisi di pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan.
DPR RI tandingan merupakan peristiwa politik yang belum pernah ada sebelumnya.
Sejumlah kalangan menilai, manuver politik kubu KIH ini berbahaya bagi demokrasi dan NKRI. Sebab, langkah ini bisa diikuti oleh lembaga lain, seperti ancaman KMP yang akan membuat kabinet tandingan. Beruntung, kedua kubu bisa bertemu. Mereka bersepakat untuk berdamai. Sejumlah kesepakatan dibuat antara KIH dan KMP, di antaranya pembagian 21 kursi pimpinan alat kelengkapan dewan untuk KIH. Juga soal perubahan UU MD3.
Perppu Pilkada
Tahun 2014 juga diwarnai dengan polemik terkait mekanisme pemilihan kepada daerah. Menjelang akhir kepemimpinanya, Presiden SBY menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Beleid itu dibuat sebagai respon atas hasil sidang DPR RI yang memutuskan mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. SBY menerbitkan dua perppu sekaligus. Tujuannya, untuk menggugurkan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang baru saja disahkan DPR.
SBY mengatakan, penerbitan perppu ini ada risiko politiknya karena memerlukan persetujuan DPR. Dan ia benar. Sebab hingga hari ini, DPR RI belum mengambil sikap terkait perppu ini. KMP awalnya bahkan menolak Perppu Pilkada. Alasannya, tidak ada kegentingan yang mendesak sebagai dasar diterbitkannya Perppu. Namun, KMP berubah haluan.
Ketua Pengurus Harian Partai Demokrat Syarief Hasan mengklaim, KMP telah mendukung Perppu Pilkada. Hal itu dibuktikan dengan adanya pertemuan antara Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dengan SBY. "Bukan kami (Demokrat) saja yang mendukung, tapi Pak ARB dan Pak Prabowo juga. Karena beliau (SBY) sudah bertemu di Cikeas," ujarnya di DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis 11 Desember 2014
Sebelumnya, SBY sempat berang. Pasalnya, Munas Partai Golkar di Nusa Dua Bali merekomendasikan agar partai ini menolak Perppu Pilkada. Melalui akun twitternya, SBY menyatakan Golkar telah mengingkari kesepakatan antara Demokrat dengan KMP perihal dukungan terhadap Perppu Pilkada. Namun, tak ada garansi Perppu Pilkada besutan SBY ini direstui Senayan. Pasalnya, DPR RI baru akan membahasnya awal tahun depan. (umi)
Tasya Farasya Bongkar Pengeluaran Ojek Online Setahunnya, Angkanya Bikin Kaget!
Terkait hal itu Tasya Farasya mengungkap bahwa pengeluaran tersebut didominasi untuk jasa pesan makanan online.
