Menanti Reformasi Polri

Novel Baswedan keluar dari Gedung Bareskrim Polri Sabtu (2/5/2015)
Novel Baswedan keluar dari Gedung Bareskrim Polri Sabtu (2/5/2015)
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Vitalis Yogi Trisna

VIVA.co.id - Pukul 00.00, rumah Novel Baswedan diketuk oleh tamu yang tak dikenal. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi itu meminta istrinya tetap berada di lantai dua rumah mereka di bilangan Kelapa Gading, Jakarta Utara, itu. Rupanya tamu tak dikenal itu ditemani Wisnu, Ketua Rukun Tetangga di kompleks perumahannya.

Mantan Kepala Satuan Reserse Kepolisian Resor Kota Bengkulu itu lalu membukakan pintu dan menyilakan tamu tengah malamnya duduk. Rupanya, mereka adalah petugas-petugas polisi dari Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian. Singkat kata, mereka hendak membawa Novel untuk diperiksa atas sebuah kasus yang kematian yang terjadi saat Novel berdinas di Bengkulu, tahun 2004 silam.

Novel meminta izin ke atas, hendak ganti baju. Dia menitipkan telepon selulernya ke istrinya, Rina Emilda. Tak lupa, sepupu Menteri Pendidikan Anies Baswedan itu meminta istrinya menghubungi para komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi. Pukul 00.20, Novel dibawa oleh para penyidik polisi. Sepeninggal mereka, barulah Ketua RT memberikan surat perintah penangkapan Novel kepada Rina.

Usman Hamid, mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan, termasuk yang dihubungi Rina pada dinihari itu. Pukul 01.40, Jumat 1 Mei 2015, Usman yang sedang berada di Jakarta untuk melakukan riset terkait kuliah strata 2 di Australian National University, Canberra, Australia, itu sudah tiba di Markas Besar Kepolisian. Namun berjam-jam kemudian, Usman tak kunjung bisa menemani Novel. Malah Usman diminta pulang dulu dan datang kembali paginya.

Sambil menunggu, Usman lalu menghubungi sejumlah penyidik kepolisian sampai Kepala Kepolisian Jenderal Badrodin Haiti. Alumnus Universitas Trisakti itu juga berusaha menghubungi Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto. Akhirnya Usman bisa menghubungi Badrodin, kembali Usman meminta penjelasan soal penangkapan Novel dan meminta hak Novel untuk didampingi pengacara diberikan.

Menjelang pukul 04.00, barulah posisi Novel diketahui. Usman melihat Kepala Badan Reserse Kriminal Budi Waseso mendampinginya. Akhirnya, lewat pukul 04.00, barulah Usman bersama sejumlah pengacara seperti Bahrain dan Muji Kartika bisa menemui Novel dan mendapatkan tanda tangan sebagai kuasa hukum. Usman dan para pengacara lalu berbicara dengan Novel.

“Di tengah percakapan itu, Andi Widjajanto menelepon dan saya ceritakan semuanya, termasuk saran agar ada perhatian dari presiden,” kata Usman menceritakan kejadian itu kembali melalui halaman Facebooknya.

Usman lalu menghubungkan Novel dan Andi berbicara. Setelah itu Usman kembali bicara dengan Sekretaris Kabinet khususnya terkait rencana Andi melaporkan kepada Presiden Joko Widodo pada pagi hari ini. Usai Salat Jumat di Solo, Presiden yang menyatakan kepada wartawan, meminta Novel tidak ditahan.

Novel baru “dilepaskan” keesokan harinya, Sabtu, setelah sebelumnya para pemimpin KPK menjaminkan diri untuknya. Rupanya Novel sempat dibawa ke Bengkulu, mengikuti olah kejadian peristiwa yang terjadi 2004 lalu. Peristiwa itu terjadi saat Novel baru empat hari menjadi Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Bengkulu. Anak buahnya dilaporkan menganiaya tersangka pencuri sarang burung walet dan berakibat kematian salah satu tersangka. Tahun 2012, Novel menjadi tersangka kasus ini namun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian memerintahkan polisi menghentikan penyidikan.

Dan untuk kali ini, Novel tak tinggal diam. Bersama pengacara-pengacaranya, Novel melaporkan penyidik-penyidik polisi termasuk Kepala Badan Reserse Kriminal ke Ombudsman. Penangkapan yang dilakukan tengah malam dianggap melanggar peraturan internal Polri. Novel menggugat Polri membayar ganti rugi dan permintaan maaf kepada publik.

Sehari sebelum ke Ombudsman, Senin 4 Mei, tim kuasa hukum juga mendatangi Pengadilan Negeri, Jakarta Selatan. Mereka melakukan pengajuan permohonan gugatan praperadilan terhadap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri.

Para kuasa hukum yakni Muhammad Isnur, Muji Kartika Rahayu, Asfinawati, Dadang Trisasongko, Ichsan Zikry dan Andi Muttaqin, menyatakan penangkapan dan penahanan Novel tidak sah. Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sudah mengatur bahwa proses penangkapan dan penyitaan barang yang dinilai tidak sesuai dengan prosedur, masuk dalam objek praperadilan.

Penyidik KPK Novel Baswedan berbaju tahanan di Mabes Polri

Penyidik KPK Novel Baswedan berbaju tahanan di Mabes Polri. Foto: ANTARA FOTO/Antonio Tarigan


Reformasi Polri Gagal

Haris Azhar, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), menyatakan Polri telah gagal mereformasi diri. Haris Azhar mengatakan, Polri telah menikmati buah dari Reformasi 1998 namun institusi mereka tak membenahi diri. “Alih-alih menjadi penyokong demokrasi, Polri justru menjadi ancaman bagi demokrasi,” ujarnya kepada VIVA.co.id, Rabu, 6 Mei 2015.

Haris menjelaskan, kasus kriminalisasi terhadap sejumlah pimpinan dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuktikan, saat ini Polri menjadi bagian dari masalah. Menurut dia, pemisahan Polri dari TNI dan langsung berada di bawah Presiden membuat Polri merasa di Atas Angin. “Angka penyiksaan dan kekerasan yang dilakukan polisi juga terus meningkat,” ujarnya menambahkan.

Ia mengatakan, kewenangan yang dimiliki polisi sangat besar, namun lemah dari sisi pengawasan. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang seharusnya mengawasi kinerja dan proses reformasi di tubuh Polri juga mandul. Untuk itu, ia mendesak pemerintah segera merevisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepolisian.

Hal senada disampaikan Syafiq Aleiha. Aktivis 1998 ini mengatakan, selama 17 tahun sejak reformasi, Polri gagal membenahi diri. Ia mengatakan, desakan pemisahan Polri dari TNI yang diteriakkan dalam Gerakan Reformasi 1998 bukan tanpa alasan. Tuntutan itu disuarakan karena selama Orde Baru polisi hanya menjadi pelayan penguasa. “Polisi menjadi alat politik penguasa bukan penegak hukum,” ujar pendiri Forum Kota (Forkot) ini kepada VIVA.co.id, Rabu, 6 Mei 2015.

Syafiq menambahkan, tuntutan reformasi Polri merupakan bagian dari agenda reformasi di sektor hukum. Namun ternyata lepas dari ‘ketiak’ TNI membuat Polri memanfaatkan momen tersebut untuk menguasai sektor-sektor yang sebelumnya “dipegang” TNI. Kelembagaan Polri yang sangat kuat, berada langsung di bawah Presiden, disinyalir sebagai penyebabnya.

“Kasus Budi Gunawan adalah puncaknya,” kata Syafiq. Budi Gunawan adalah calon Kapolri yang kemudian terganjal karena ditetapkan menjadi tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kasus ini yang kemudian dikaitkan dengan kasus Novel Baswedan.

ilustrasi bareskrim polri

Halaman Selanjutnya
img_title