Rupiah Digempur Dolar

VIVA.co.id -  Bangunan semi permanen itu berukuran 8x4 meter. Beratap triplek. Terletak persis di samping rumah utama.

Di dalam bangunan, beberapa orang tampak sibuk bekerja. Di kanan kirinya bertumpuk kayu, triplek, dan onggokan kerang yang sudah dikeringkan. Beberapa bahan baku untuk membuat kerajinan bingkai dan cermin, seperti lem dan cat, juga tertata di antara tumpukan kayu.

Dengan cekatan, para pekerja memulai proses pembuatan produk kerajinan bingkai dan cermin dari bahan kayu serta triplek itu. Dari proses pemotongan kayu hingga menjadi barang jadi.

Beberapa di antaranya menempelkan kerang sebagai hiasan bingkai. Hasil produk kerajinan itu tampak rapi dan unik. Ya, di ruangan yang berlantai semen itu, aktivitas seolah tampak normal. Tak tampak raut kecemasan di wajah para pekerja itu.

Mereka hanya berpikir menyelesaikan pekerjaan untuk memenuhi target. Sebab, besar kecilnya bayaran yang mereka peroleh, tergantung dari berapa banyak barang yang selesai dibuat dalam satu hari.

Yanto misalnya. Di tempatnya saat ini bekerja, Zulfi Natural Craft, di kawasan sentra kerajinan, Kasongan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, dia tidak pernah memikirkan kondisi ekonomi negara. Apalagi, sampai berpikir soal terpuruknya nilai rupiah terhadap dolar.

"Ya, saya kerja sesuai target, dalam satu hari berapa barang kerajinan yang harus saya selesaikan," kata Yanto kepada VIVA.co.id, Selasa 25 Agustus 2015.

Pria yang bekerja dengan sistem borongan ini tidak mau tahu mengenai menguatnya dolar terhadap rupiah. Menurut dia, meskipun produk yang dibuatnya harganya semakin tinggi, tidak berpengaruh menambah kesejahteraannya.

"Yang penting saya kerja, barang baku ada dan bahan penunjang lain tersedia. Sebagai buruh, saya kerja membuat handycraft sebanyak mungkin," tuturnya polos.

Yanto boleh saja "tidak peduli" dengan tertekannya rupiah. Namun, kondisi itu tidak berlaku bagi Jumakir. Selaku pemilik Zulfi Natural Craft, Jumakir mengaku dipusingkan dengan terus melemahnya nilai tukar rupiah.

Karena, perjanjian jual-beli yang dilakukan dengan pembelinya di luar negeri tidak menggunakan dolar.

Sesuai peraturan Bank Indonesia, transaksi di dalam negeri wajib menggunakan rupiah. Meskipun, untuk meningkatkan nilai produk dalam negeri, harga jual yang dipatok di pasar internasional bisa juga menggunakan dolar.

Dengan catatan, ketika pembeli membayar produk yang dibeli, harus terlebih dahulu menukarkan dolarnya ke rupiah.

"Di Kasongan, eksportir yang menjual handycraft dalam dolar bisa dihitung dengan jari. Misal ada 100 eksportir, hanya satu hingga lima eksportir yang bertransaksi menggunakan dolar," ujarnya kepada VIVA.co.id, Selasa 25 Agustus 2015.

Menurut Jumakir, melemahnya rupiah membuat produk yang dijualnya menjadi lebih murah. Namun, bahan baku untuk produksi semakin mahal. Bahan baku pabrikan yang digunakan seperti triplek, lem dan cat, cepat atau lambat akan terjadi kenaikan harga. 

"Harga barang yang kami ekspor enggak naik, tapi bahan bakunya melonjak," ungkapnya.

Apalagi, dalam satu bulan, Jumakir ditarget harus mengirim 2.000 unit bingkai dan 50-100 cermin dengan ukuran 80 sentimeter kali 160 sentimeter. Dia harus memenuhi kontrak sekitar 6.000 unit bingkai dengan harga Rp30.000 per unit.

Dengan pelemahan rupiah, harga jual barang di negara tersebut bisa turun 10 kali lipat. Yang lebih mengenaskan, perajin tak bisa menempelkan merek di produk kerajinan yang akan diekspor.

"Frame dan cermin yang mau diekspor sudah diberi merek Bahamas yang merupakan salah satu kota di Kanada," tuturnya.

Kesulitan yang dialami Jumakir itu, juga diakui Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI), Toto Dirgantoro.

Dalam perbincangan dengan VIVA.co.id di Jakarta, Kamis 27 Agustus 2015, Toto menjelaskan, dampak pelemahan rupiah terhadap pengusaha eksportir tidak semanis pernyataan pemerintah dan tim ekonominya. Karena, ada pula eksportir yang terhantam keras dengan pelemahan nilai tukar rupiah ini.

"Ada sebagian besar eksportir yang menikmati, seperti bahan bakar. Tapi, (depresiasi rupiah) tidak berarti bagi eksportir yang berbahan baku impor," ujarnya.

Apalagi, pelemahan rupiah ini diikuti dengan melemahnya daya beli masyarakat di dalam negeri. Kemudian, perkasanya dolar AS terjadi hampir terhadap seluruh mata uang di dunia. Kondisi tersebut membuat daya beli global juga ikut melemah.

Hingga semester I-2015, GPEI mencatat ada penurunan kegiatan ekspor di pelabuhan sebanyak 5-10 persen. Dia mengingatkan, kondisi ini merupakan sinyal bagi pemerintah, untuk segera memperbaiki keadaan. Salah satunya dengan memperbaiki sistem logistik pendukung kegiatan ekspor.

Pelemahan rupiah yang akhir-akhir ini terjadi, juga membuat kalangan importir berkeluh kesah. Laba mereka tergerus 10-14 persen ketika rupiah menyentuh angka Rp14.000 per dolar AS. Kalau pelemahan terus terjadi, kebangkrutan mengancam mereka.

Ketua Umum Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia, Rofiq Natahadibrata, ketika dihubungi VIVA.co.id di Jakarta, Rabu 26 Agustus 2015 mengatakan, jika rupiah melemah hingga Rp14.500 per dolar AS, laba mereka akan nol alias habis.

"Kalau Rp15.000, kami akan kolaps. Kami tidak bisa membayar utang dan bunga bank," kata dia.

Efisiensi biaya operasional yang dilakukan para importir pun sudah ditekan habis-habisan. Bahkan, untuk menggunakan kendaraan operasional pun hanya bisa dilakukan untuk kegiatan yang sifatnya mendesak. 

"Penggunaan kendaraan dinas dikurangi. Kalau yang ke bank menggunakan mobil, sekarang pakai ojek. Kalau dikumpulin, lumayan banyak," kata dia.

Rofiq mengatakan, hingga semester I-2015 telah terjadi penurunan kegiatan impor sebesar 30-40 persen akibat pelemahan rupiah. Hal ini jelas akan mengancam pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini.

"Impor kecil dan ekspor mengecil," ungkapnya.

Terseret Arus Global

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di pasar spot antarbank Jakarta kembali menyentuh level terendah sejak krisis 1998, yaitu di kisaran Rp14.000 per dolar pada awal pekan terakhir Agustus. Seperti tidak ada habisnya, kekuatan rupiah terus diuji berbagai faktor, terutama di tingkat global.

Pertama, isu kenaikan suku bunga bank sentral AS, The Federal Reserve, berhasil "melemahkan" rupiah selama hampir tiga tahun terakhir ini. Ketidakpastian kapan kebijakan itu akan diterapkan, membuat rupiah terus terombang-ambing.

Berdasarkan Kurs Referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia (BI), rupiah terakhir kalinya berada di bawah Rp10.000 yaitu sebesar Rp9.980 per dolar AS, pada 11 Juli 2013.

Saat itu, desas-desus kenaikan suku bunga The Fed mulai berembus, dan pada hari berikutnya rupiah langsung berada di level Rp10.024 per dolar AS. Sejak saat itu, hingga hari ini, rupiah tidak pernah lagi menyentuh level di bawah Rp10.000 per dolar AS.

Pada 2014, bank sentral AS memutuskan baru akan menaikkan suku bunga acuannya pada 2015. Keputusan itu sebenarnya merupakan momentum yang tepat untuk pemerintah membenahi fundamental perekonomian Indonesia. Pada saat kebijakan itu dikeluarkan, ekonomi dalam negeri dapat lebih tahan menghadapi gejolak yang terjadi di pasar keuangan.

Namun, kondisi tersebut tidak berhasil dimanfaatkan oleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ada beberapa faktor yang mendasari penguatan tersebut sulit terwujud. Kala itu, Indonesia sedang mempersiapkan momen penting pergantian presiden dan pemerintahan. Permasalahan baru timbul, kisruh politik memperburuk kinerja rupiah.

Situasi tersebut diperburuk dengan penurunan harga komoditas dunia akibat melemahnya ekonomi Tiongkok. Ekspor Indonesia anjlok, pertumbuhan ekonomi pun terus mengalami perlambatan hingga saat ini. Pada tahun itu, rupiah terus melemah dan berfluktuasi di level Rp11.000 hingga Rp12.900 per dolar.

Terpilihnya Presiden baru, Joko Widodo, pun tidak memberikan pengaruh signifikan. Pada hari pelantikannya pada 20 Oktober 2014, rupiah hanya menguat sekitar 200 basis poin di posisi Rp12.041 dari perdagangan sebelumnya pada 17 Oktober di level Rp12.222 per dolar AS.

Penguatan tersebut hanya terjadi kurang dari dua pekan. Setelah kabinet Jokowi terbentuk dan baru mau mulai bekerja, rupiah kembali melemah dan diperdagangkan Rp12.264 per dolar AS pada 1 Desember 2014.

Sentimen pemerintahan baru dan segala program kerja yang dibuat, tidak mampu menepis pengaruh global yang terus menekan rupiah. Bahkan, masuk awal 2015, ketika program-program Jokowi sudah mulai terlihat arahnya, belum juga mendapat respons positif dari pasar keuangan, malah cenderung semakin memburuk.

Pemerintah dan otoritas moneter terus berkolaborasi mempertahankan rupiah sesuai dengan fundamental ekonomi Indonesia. Namun, pada akhir triwulan I-2015 tepatnya 5 Maret 2015, untuk pertama kalinya rupiah menembus level Rp13.022 per dolar AS.

Rupiah ternyata memang bergerak sesuai fundamental ekonomi Indonesia. Terbukti, pada Mei lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,7 persen. Anjlok dari triwulan sebelumnya yang sebesar 5,02 persen.
 
Setelah sentimen The Fed sudah mereda dan pasar keuangan mulai mempersiapkan implementasi kebijakan itu, cobaan terhadap rupiah ternyata belum berakhir. Bulan ini, tepatnya 11 Agustus 2015, People's Bank of China (PBoC) atau bank sentral Tiongkok mengimplementasikan kebijakan terbaru dengan mendevaluasi Chinese Yuan Renminbi (CNY) rates sebesar 1,9 persen.

Kondisi ini dilakukan sebagai salah satu upaya meningkatkan daya saing ekspor dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Keputusan devaluasi ini menyebarkan sentimen negatif kepada pelemahan mata uang secara global, dimulai dari kawasan Asia, diikuti Eropa, tidak terkecuali AS.

Di Indonesia, pada hari yang sama, indeks harga saham gabungan (IHSG) anjlok 2,66 persen ke level 4.622,59 dan rupiah melemah 0,41 persen ke level Rp13,607 per dolar AS.

Walaupun dalam rilis resmi pertamanya, PBoC menyatakan bahwa devaluasi ini adalah "one off devaluation" atau hanya sekali dilakukan. Tapi, kenyataannya, Rabu 12 Agustus, PBoC kembali menurunkan reference rate-nya atau CNY rates dari 6,2298 ke 6,3306, yang artinya devaluasi lebih lanjut sebesar 1,6 persen.

Pada hari yang sama, IHSG rontok 3,1 persen ke level 4.479,49 dan rupiah melemah 1,42 persen ke level Rp13.799 per dolar AS. Pelemahan itu terus terjadi seiring tidak adanya langkah konkret dari pemerintah dan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai rupiah. Rupiah pun betah di atas Rp14.000 per dolar AS.

Tetap Waspada

Kondisi perekonomian global yang terjadi saat ini, menurut Rektor Paramadina dan Guru Besar FEB UI, Firmanzah, sangat tidak bisa ditebak. Dua kekuatan raksasa ekonomi dunia yaitu Tiongkok dan Amerika Serikat sedang bergejolak.

Indonesia yang hanya sebagian kecil dari dunia ini tidak perlu khawatir akan pengaruh global tersebut. Namun, kewaspadaan harus terus ditingkatkan dengan memperkokoh fundamental ekonomi dalam negeri.

"Jadi, setiap gejolak harus dilihat dan diukur, jangan diremehkan. Tetapi, jangan juga terlalu panik," ujarnya.

Pendapat senada diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Keuangan dan Perbankan, Rosan P. Roeslani. Menurut dia, kewaspadaan harus ditingkatkan dan jika pemerintah dapat menginventarisasi penyebab pelemahan tersebut, permasalahan ini pasti dapat teratasi.

"Pelemahan rupiah ini sebenarnya simpel. Impor kita lebih banyak daripada ekspor. Permintaan dolar jadi lebih kuat," katanya.

Dia pun menegaskan, meskipun belum masuk kondisi krisis, penurunan daya beli masyarakat sudah terasa. Kondisi itu tercermin dari menurunnya industri yang sangat berkaitan erat dengan masyarakat, misalnya sektor properti, ritel, dan beberapa bidang lain.

"Paling parah, ya terimbas ke properti, kendaraan, jasa juga lumayan. Terutama yang mempunyai komponen impornya tinggi," tuturnya.

Rosan mengatakan, langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah mengembalikan kepercayaan pasar dalam berinvestasi di Indonesia dapat meningkat dan pada akhirnya daya beli masyarakat ikut terkerek.

Namun, dia mengingatkan, upaya itu hanya bisa terwujud jika seluruh jajaran pemerintah kompak dalam mengeluarkan kebijakan, sehingga tidak membuat galau dunia usaha. 

"Kami juga mengharapkan kebijakan lain, dengan meningkatkan kandungan dalam negeri yang lebih banyak lagi," katanya.

Pandangan serupa disampakan Firmanzah. Menurut dia, soliditas pemerintah menjadi salah satu solusi untuk dapat memperkuat fundamental ekonomi saat ini dan akhirnya dapat memperkuat rupiah terhadap dolar AS.

Karena, menurut dia, pelemahan rupiah saat ini sangat besar berdampak pada upaya pemerintah memperbaiki ekonomi. Mengingat masih tergantungnnya industri dalam negeri akan komponen impor, dolar menguat, ongkos produksi mahal, dan akhirnya membuat kebangkrutan, serta melambatnya pertumbuhan ekonomi.

"Saya rasa banyak hal sudah dilakukan pemerintah. Hanya saja komunikasi ke masyarakat, dunia usaha, investor itu perlu terus ditingkatkan. Untuk meningkatkan kepercayaan dan optimisme. Dan juga terus memonitor perekonomian dunia," tuturnya.

Ritual Pemerintah dan BI 

Selama satu pekan terakhir, sudah tidak terhitung berapa kali Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo menyambangi Kantor Presiden Joko Widodo yang sedang menggelar rapat dengan tim ekonominya. 

Berulang kali pula pemerintah dan BI menyatakan kondisi saat ini yang dicerminkan dengan pelemahan rupiah hingga Rp14.000 per dolar AS, bukanlah tanda bahwa Indonesia sudah masuk kondisi krisis.

Pagi itu, Kamis 27 Agustus 2015 di Kompleks Istana Kepresidenan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, berbicara dengan para awak media Istana usai rapat dengan Presiden Joko Widodo dan jajaran tim ekonomi lainnya. Apa yang dibahas?

Satu, kebijakan besar disiapkan pemerintah untuk mejawab situasi perekonomian saat ini. Khususnya guna meredam pelemahan rupiah yang terus terjadi.

"Ini untuk memperlancar kegiatan ekonomi, mendorong masuknya valuta asing, kita memerlukan ini karena tidak ada jalan lain," tuturnya.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara kepada VIVA.co.id memaparkan, beberapa upaya dan langkah kebijakan yang disiapkan yaitu, penyerapan anggaran hingga akhir tahun ini ditargetkan di atas 90 persen.

Pemerintah optimistis, meskipun hingga semester I-2015 penyerapan anggaran pemerintah baru sekitar 33 persen. "Jadi, yang sudah dianggarkan dalan APBNP 2015 itu harus secepatnya diserap dan merupakan perintah Presiden. Setiap kementerian punya tanggung jawab masing-masing untuk menyerap anggarannya sesuai dengan yang sudah dianggarkan," katanya.

Selanjutnya, menurut dia, pemerintah telah menyiapkan "sesajen" atau berbagai insentif bagi dunia usaha asing untuk membawa dolarnya masuk ke Indonesia untuk berinvestasi.

Mulai dari pemberian insentif dalam bentuk pembebasan pajak penghasilan (PPh) badan selama minimal lima tahun sejak operasi komersial dengan memenuhi investasi Rp1 triliun atau tax holiday, hingga fasilitas PPh yang diberikan berupa pengurangan penghasilan neto sebesar 30 persen dari jumlah investasi yang dibebankan selama enam tahun, masing-masing 5 persen per tahun atau tax allowance.

"Supaya pelaku bisnis itu mau buka investasi, kemudian juga mendorong penyerapan tenaga kerja dan akhirnya mendorong ekonomi," katanya.

Dia melanjutkan, pada intinya semua belanja pemerintah merupakan stimulus bagi ekonomi nasional. Semakin besar belanja pemerintah, khususnya belanja modal, makin besar stimulus ekonomi yang digelontorkan.

"Jadi, kalau belanja diserap dengan baik, dijaga untuk dijalankan, uangnya dijalankan, itu sudah stimulus," katanya.

Pembelian kembali saham perusahaan-perusahaan BUMN yang sudah melantai di bursa juga sudah mulai dilakukan pemerintah. Anggaran yang disiapkan Rp10 triliun. 

Di sisi moneter, BI telah menyiapkan langkah guna mengantisipasi pelemahan rupiah lebih lanjut, dengan merevisi aturan pembelian valas antar bank dengan pihak domestik, dengan merevisi nominal dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.16/16/PBI/2014. Transaksi valas yang diperbolehkan dari tadinya US$100 ribu menjadi US$25 ribu.

"Kalau sekarang diturunkan, supaya orang beli valas kalau perlu saja, diturunkan jadi US$25 ribu. Kalau di atas itu harus lewat underlying," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Tirta Segara saat dihubungi VIVA.co.id.

Bank Indonesia mengubah batas nilai maksimum pembelian valas melalui transaksi spot yang dilakukan tanpa keperluan tertentu (underlying), dari sebelumnya sebesar US$100 ribu per bulan per nasabah/pihak asing menjadi US$25 ribu atau ekuivalennya per bulan per nasabah.

Dengan demikian, pembelian valas di atas US$25 ribu diwajibkan memiliki underlying transaksi berupa seluruh kegiatan perdagangan dan investasi. Selain itu, BI mengatur bahwa apabila nominal underlying transaksi tidak dalam kelipatan US$5.000, akan dilakukan pembulatan ke atas dalam kelipatan itu.

Aturan tersebut juga berlaku bagi perbankan yang tidak punya stok valas. Dengan langkah tersebut, diharapkan dapat menjaga stabilitas rupiah yang saat ini tengah terpuruk. Dengan demikian, nasabah tidak terlalu bebas membeli dolar AS.

Pada akhir pekan di akhir Agustus, berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia (BI), dolar AS di posisi Rp14.011. Kurs dolar AS turun Rp117 dibanding dengan sehari sebelumnya yang berada di posisi Rp14.128.

Dengan segala bauran kebijakan yang dilakukan pemerintah dan BI, apakah penguatan rupiah dapat terus terjadi, dan ekonomi Indonesia dapat membaik pada tahun ini? Tidak ada yang bisa memastikan. (art)

Halaman Selanjutnya

IHSG melemah 3,1 persen ke level 4.479,49 dan rupiah melemah 1,42 persen ke level Rp13.799 per dolar AS. Foto: VIVA.co.id/Ahmad Rizaluddin