- ANTARA/Widodo S. Jusuf
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat yang kini menjabat Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto misalnya. Menurut Agus, rakyat memang melihat adanya dinamika tertentu di internal pemerintah dan kekuasaan.
"Terlihat nyata adanya hubungan yang tidak mudah di antara key players dalam lingkar kekuasaan, yang bagaimanapun akan menghambat soliditas dan efektifitas pekerjaan pemerintah secara keseluruhan," kata Agus ketika ditemui di Gedung DPR, Kamis 22 Oktober 2015.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, menyoroti kemampuan Jokowi membangun tim yang baik. Dia ragu apakah Jokowi bisa menjadi pembangun tim yang baik ketika dihadapkan pada fakta-fakta friksi kabinet tersebut.
“Kurangnya kepemimpinan dan gagal membangun tim yang berkualitas dalam kabinet. Jadi lambatnya pemerintah karena hambatan internal,” kata Wakil Ketua DPR itu.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman, juga menyoroti sisi kepemimpinan Jokowi. Dia justru menyarankan Jokowi memperkokoh kepemimpinannya ketimbang melakukan reshuffle kabinet Jilid II atau Jilid berikutnya nanti.
Meskipun, memberi nilai merah untuk Presiden Jokowi selama setahun, namun dia masih melihat ada harapan untuk diperbaiki. "Kalau menurut saya bukan reshuffle, tapi bagaimana Jokowi menunjukkan leadershipnya yang lebih kokoh. Agar para menterinya bisa bekerja lebih baik lagi," katanya.
Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli bersiap mengikuti rapat kabinet terbatas bidang ekonomi di Kantor Kepresidenan, Senin (12/10/2015). Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf
Kurang Kompak
Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari, mengungkapkan “perseteruan” antara Menko Rizal dan Menteri Sudirman tidaklah bertafsir tunggal, saling kepret ansich. Menurut dia, ada banyak tafsir yang bisa diberikan mengenai perdebatan itu.
Pandangan pertama, memang terjadi perbedaan antara Rizal dan Sudirman sehingga keduanya berbeda mengenai Freeport lantas terjadi konflik. “Tapi ada juga tafsir lain. Maksudnya Jokowi sedang memainkan dua aktor. The good cops and the bad cops,” ujar dia.
Mengapa perlu permainan peran itu? Menurut Qodari, Indonesia memang butuh Freeport tetap menjalankan pertambangan itu, tapi di sisi lain juga ingin supaya royalti naik. Untuk memaksimalkan hal itu Jokowi menggunakan rizal ramli untuk memberikan tekanan.
