- ANTARA/Widodo S. Jusuf
“Tahun ini boleh dibilang baru konsolidasi, tapi 2016 tahun kerja kerja kerja. Publik juga masih memaklumi kinerja Jokowi karena pemerintahan baru berjalan satu tahun,” kata Saiful.
Saiful mengungkapkan, lembaganya pernah melakukan survei dengan pertanyaan: apakah kinerja presiden buruk sehingga harus dicopot? “Masyarakat bilang jangan, itu tidak baik,” ujar dia.
Menurut Saiful, jawaban itu menunjukkan bahwa sikap kritis masyarakat belum sampai pada kategori kritis anarkis. Artinya masyarakat masih mau memberi kesempatan dalam melakukan konsolidasi kekuatan politik, guna menyentuh isu yang langsung berkaitan dengan masyarakat.
“Ini justru sangat menantang ditahun kedua. Ekonomi buruk kan akibat dinamika ekonomi global juga,” ujar Saiful.
Menurut dia, permakluman yang diberikan publik terhadap kinerja buruk Jokowi di tahun pertamanya ini bisa jadi tidak akan dia dapat lagi bila tetap buruk di tahun kedua.
“Tahun kedua, masyarakat akan menuntut pesan-pesan yang baik. Are you delivery or not? Kalau Presiden tidak mampu bangun infrastruktur, maka akan dihukum oleh rakyat,” ujarnya.
Saiful berpandangan, Jokowi masih punya kesempatan untuk menyolidkan kabinetnya. Menurutnya, reshuffle kabinet harus dilakukan dalam waktu dekat.
Alasannya, tahun depan sudah memasuki Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang baru. Sementara rehuffle berpotensi menimbulkan kegaduhan politik, yang akibatnya dikhawatirkan dapat menganggu akselerasi ekonomi yang lebih baik.
“Karenya Jokowi perlu bermain cantik dalam melakukan perubahan kabinetnya. Karena itu hal-hal yang mengganggu stabilitas politik, makanya harus diganti. Satu tahun itu lebih dari cukup untuk reshuffle,” kata dia.
Qodari juga berpandangan bawha saat ini merupakan momentum reshufle jilid kedua untuk menteri yang lebih teknis.
“Jokowi harus lebih tegas untuk langkah politiknya. Memang tidak semua langkah poltik harus konfrontatif. Tapi harusnya dia bisa lebih tegas dan cepat. Lalu dilakukan evaluasi dia harus punya tim yang best of the best. Jadi bukan cuma good tapi great. Lalu harus bisa membawa perubahan suasana pada birokrasi,” ujarnya.
Direktur Eksekutif INDEF, Enny Sri Hartati, cenderung netral menanggapi isu reshuffle kabinet jilid II. Menurutnya, presiden yang melakukan evaluasi, dia yang mengetahui persis apakah seorang menteri perlu atau tidak diganti.
