- ANTARA/Widodo S. Jusuf
“Sudirman pada posisi membangun negosiasi dan merumuskan kesepakatan. Itu interpretasi yang lain. Tergantung kacamata mana yang mau dipakai,” ujarnya.
Soal keretakan kabinet yang belakangan ramai disorot, Qodari menilai itu juga bukan satu tafsir yang benar. Menurutnya, ada tafsir lain melihat situasi yang disebut sebagai friksi di internal kabinet kerja.
“Sebenarnya masyarakat melihat hasil saja. Soal reaksi masyarakat kembali tadi, tergantung pengetahuan politik dan tafsir politiknya. Kalau wawasan politiknya terbatas lihat menteri kok berantem. Kalau wawasan politiknya dalam dan kaya, ini sedang dimainkan skenario seperti yang saya ceritakan tadi,” ujar dia.
Sementara itu, Pengamat politik Hanta Yuda menilai kekompakan kabinet itu berbanding lurus dengan kinerja kabinet, bila kompak kinerjanya akan baik dan kondisi sebaliknya akan terjadi bila tidak kompak.
“Bicara kekompakan harus ada leadership yang mengelola. Siapa? Ya presiden,” ujar Direktur Eksekutif Poltracking Institute itu.
Menurut Hanta, langkah menyolidkan internal kabinet itu mutlak dilakukan agar kinerja pemerintahan di tahun berikutnya membaik. Indikator kabinet solid antara lain Kementerian Koordinator sinergis semuanya.
Namun, dengan kondisi saat ini, Hanta menganggap soal kesoldian itu masih bakal menjadi PR besar bagi Jokowi. “Kekompakan kabinet itu mutlak, karena itu PR besar bagi presiden untuk menyolidkan internal kabinet,” ujar Alumni Fisipol UGM itu.
Lain Jokowi Lain SBY
Bila dibandingkan dengan era Presiden SBY, soliditas kabinet Jokowi dinilai kalah banyak. Ketika era SBY, tidak ada suguhan akrobat politik antar menteri kabinet. Para menteri ketika itu cenderung patuh dan loyal pada presiden.
Menurut Hanta, penyebab sekaligus pembeda paling mendasar adalah SBY juga ketua umum partai. Apalagi, partainya itu merupakan pemenang pemilu sekaligus pengendali koalisi. Sehingga, SBY bisa mendisiplinkan kabinet.
“Itu adalah sebuah kelebihan bagi pak SBY, sehingga pak SBY sebagai Ketum Demokrat, partai pemenang pemilu, sekaligus mengendalikan koalisi. itu menjadi nialai psotif bagi SBY, sehingga SBY bisa mendisiplinkan kabinet.”
Sementara Jokowi, lanjut Hanta, “Bukan pengendali koalisi.” “Diantara partai pendukung pemerintah itu pengendali koalisi bukan jokowi, itu kelemahan. Lalu karena presidennya bukan ketua umum, dia juga tidak bisa mengendalikan itu,” ujar dia.
