- ANTARA/Widodo S. Jusuf
Namun, Hanta berpandangan presiden tetap harus mampu menyolidkan tim yang membantunya menjalankan pemerintahan. Sebab, presiden punya kontrak politik yang harus ditunaikan kepada rakyat.
“Seharusnya siapapun yang jadi presiden, para menteri harusnya loyalitasnya kepada presiden, dan presiden harus kuat kepemimpinannya. Karena presiden punya kontrak politik yang harus ditunaikan kepada rakyat,” ujar dia.
Sementara Qodari berpandangan bahwa perbedaan utama ada pada SBY dan Jokowi, boleh dibilang Jokowi memulai pemerintahan dari titik nol. Sehingga, proses konsolidasi kabinet Jokowi lebih lama.
“Pertama dukungannya paling banyak dari masyarakat bukan dari elit. Kedua dia bukan bagian dari elit politik nasional sehingga harus meraba-raba dulu siapa teman dan lawan. Dan siapa punya kemampuan apa,” ujarnya.
“SBY waktu jadi presiden dia tidak mulai dari titik nol. Dia dari keluarga tokoh Indonesia, sudah pernah jadi menteri, dia lama di militer, dia jenderal, dia sudah paham dan sudah punya hubungan yang luas elit. Dan dia adalah ketua partai,” ujarnya.
Presiden Joko Widodo menyampaikan arahannya saat Rapat Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10/2015). Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf
Reshuffle Jadi Solusi?
Qodari menilai kendala Jokowi paling utama dalam wujudkan nawacita dan revolusi mental adalah kompetensi dan loyalitas dari para menteri, serta birokrasi.
Menurut Qodari, ada menteri yang kompetensinya belum sebaik yang diharapkan. Kedua belum semua menteri bisa dipercaya sepenuhnya. Minimal kalau kasih data masih asal bapak senang. Kalau begitu kebijakannya kan tidak mungkin akurat,” ujar Qodari.
Sementara birokrasi dinilainya telah menjadi masalah laten dan kronis. Jokowi harus cari cara reformasi birokrasi terjadi berbekal pengalaman di Solo dan Jakarta membawa perubahan suasana lebih bersih, melayani, sigap.
“Mudah mudahan itu bisa diwujudkan dalam tataran nasional. Lebih berdasar meritokrasi. Karena ujung tombaknya birokrasi Jadi presiden sepintar apapun tidak akan sampai juga kalau akan jadi siput. Sedangkan kita sekarang harus secepat kancil,” ujarnya.
Pengamat Politik Saiful Mujani menegaskan bahwa meski popularitas Jokowi menurun setelah setahun menjabat sebagai presiden, tetapi keyakinan publik bahwa keadaan akan membaik masih tinggi. Menurutnya, ketidakpuasan publik terjadi di seluruh bidang dengan perhatian khusus pada sektor ekonomi.
