- Reuters
Sependapat dengan Erna, Rukmini juga sepakat dengan hasil survei BPS yang menyatakan rokok sebagai penyumbang kemiskinan. Pasalnya, kebiasaan suaminya membeli rokok sudah menjadi kebutuhan yang sulit dihentikan. "Memang sih jadi beban karena kan kebutuhan ya, sebungkus bisa sampai Rp20 ribu. Si bapak kadang sebungkus kurang, repot juga."
Rokok dan Kemiskinan
Bukan tanpa alasan BPS menyebut rokok sebagai penyumbang kemiskinan. Menurut Suryamin, meskipun rokok tidak ada kalorinya, tapi tetap dikonsumsi masyarakat. Bahkan, rokok sudah menjadi hobi atau kebutuhan yang selalu dikonsumsi setiap hari. Dari 345 ribu sampel per kapita per bulan, terdapat 44 ribu sampel untuk konsumsi rokok.
Menurut dia, garis kemiskinan tersebut bisa ditekan, bila warga perkotaan dan pedesaan mengurangi konsumsi rokok dan mengalihkan uangnya untuk belanja beras. Sehingga, kontribusi terhadap konsumsi makanan atau pemenuhan kalori bisa meningkat, dan bisa keluar dari garis kemiskinan. "Jadi kalau konsumsi rokok dicabut tingkat kemiskinan mungkin bisa turun 8 persen. Karena konsumsi rokok ini menimbulkan pengeluaran yang cukup tinggi," ujar Suryamin.
Guna mengukur kemiskinan, BPS mengambil sampel sekitar 300 ribu rumah tangga, baik di desa maupun kota. "Kita data secara detail mulai apa yang dikonsumsi, pengeluarannya, biayanya berapa, termasuk di dalamnya ada pertanyaan tentang rokok itu. Dan September ini, kita buat sampel sebanyak 75 ribu rumah tangga," ujarnya menjelaskan.
Data diperoleh menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.
WHO menyatakan kelompok masyarakat miskinlah yang paling banyak mengkonsumsi rokok.
World Health Organization (WHO) mengamini hasil survei BPS. Organisasi Perserikatan Bangsa Bangsa untuk Kesehatan ini menyatakan, bukti dari berbagai negara di dunia menunjukkan, kelompok masyarakat miskin yang paling banyak mengkonsumsi rokok.
Data Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) Kementerian Kesehatan tahun 2013 juga menunjukkan, prevalensi merokok tertinggi adalah pada mereka dengan kemampuan ekonomi terlemah (32,3%) dibanding yang terkaya (24,3%). Kemudian, Data Survei Sosio-Ekonomi Nasional (2003-2010) juga secara konsisten menunjukkan, pengeluaran kelompok ekonomi lemah untuk tembakau, berada di posisi ke dua setelah beras.
