SOROT 379

Rokok Pangkal Miskin

Ilustrasi rokok
Sumber :
  • Reuters

Indonesia juga tidak memiliki peraturan nasional yang bisa mengatur pelarangan iklan tembakau, promosi dan sponsor, kegiatan masyarakat seperti CSR (corporate social responsibility). Harga dan pajak produk tembakau di Indonesia juga tergolong terendah di dunia.  Di sisi lain, Kementerian Perindustrian berupaya keras untuk meningkatkan produksi rokok hingga 550 biliun di tahun 2020, dengan 350 biliun batang bagi konsumsi lokal.

img_title RI Tolak Kebijakan Kemasan Rokok Tanpa Merek di Australia

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI, Untung Suseno Sutarjo tak menampik, jumlah perokok di Indonesia terus meningkat setiap tahun. Menurut dia, yang menjadi perhatian serius Kemenkes saat ini adalah jumlah perokok pemula yang terus meningkat. "Yang dewasa itu sudah terlambat ya. Tapi yang pemula itu yang kita takut. Yang saya tahu itu peningkatan, perokok pemula yang masih muda-muda dan remaja. Maka dari itu, kita agak ngeri juga bahwa iklan rokok itu sekarang menuju ke remaja," ujarnya kepada VIVA.co.id, Kamis, 14 Januari 2016.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Untung mengatakan, kebiasaan merokok adalah mindset atau pola pikir yang berhubungan dengan moral seseorang. Untuk itu, Kemenkes selalu berupaya mengubah pola pikir masyarakat agar berhenti merokok. Mulai dari melakukan kampanye anti rokok dan menerapkan kawasan dilarang merokok.

img_title Ini Penyebab Rokok Elektrik Makin Digemari Remaja

Ia tak sependapat dengan WHO yang menyebutkan Indonesia adalah surga bagi perokok. Meskipun belum meratifikasi FCTC, Kemenkes mengklaim sudah banyak kegiatan yang dilakukan pemerintah dan banyak peraturan yang dikeluarkan untuk menurunkan angka perokok di Indonesia.

Ratifikasi FCTC

img_title Produksi Anjlok, Industri Rokok Minta Cukai Tak Naik di 2016

Pemerintah memang telah mengeluarkan sejumlah regulasi terkait rokok. Namun, regulasi yang ada tampaknya belum bisa menekan konsumsi rokok di Indonesia. Pemerintah juga belum meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) atau Konvensi Kerangka Kerja untuk Pengendalian Tembakau yang dicanangkan WHO.

Untung mengatakan, regulasi bukan semata tugas pemerintah, tapi juga DPR RI. Ia berdalih, regulasi tersebut terhambat karena kerap dikaitkan dengan nasib petani tembakau. "Ya nggak juga. Kita lihat saja rokok juga impor kok dari luar negeri. Tembakau kita buktinya sudah berapa tahun petaninya miskin-miskin saja, nggak kaya-kaya juga padahal jumlah perokok bertambah. Harusnya kan dia tambah kaya."

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut