-
VIVA.co.id – Hari menjelang petang. Jarum jam menunjuk pukul 15.00 WIB. Sekelompok nelayan duduk santai di pinggir dermaga. Bersenda gurau.
Tak ada pembicaraan serius. Sayup-sayup terdengar tawa canda mereka. Memecah suasana sore itu di dermaga kampung nelayan Muara Angke, Jakarta Utara.
Nelayan-nelayan itu tak lagi melaut. Belakangan, hasil tangkapan makin berkurang. Laut juga mulai tercemar limbah. Mereka memutuskan libur menjaring ikan untuk sementara, setelah tiga pekan melaut.
Salah seorang nelayan itu, Ruslyatmaja (39), mengatakan, minimnya hasil tangkapan ikan, di antaranya terpengaruh proyek reklamasi pantai utara (Pantura) Jakarta."Hasil kami berkurang banyak. Kalaupun melaut, kami harus memutar melewati lokasi proyek, lebih jauh. Biaya membengkak mas. Pendapatan drop, karena banyak ikan yang lari," kata pria asal Kuningan, Cirebon, itu kepada VIVA.co.id, Kamis 31 Maret 2016.
Menurut dia, reklamasi tidak perlu dilakukan karena berimbas pada rakyat kecil. Apalagi, proyek pembanguan properti di daerah reklamasi tidak menguntungkan masyarakat sekitar. Bahkan, bisa menyebabkan banjir Jakarta semakin luas."Kalau cuma buat apartemen mewah mah sama aja mas, orang kecil lagi yang kena. Paling tidak, kami, nelayan, juga diberikan akses untuk melaut. Bisa ada lapangan kerja baru buat kami. Jadi, yang untung bukan hanya pengusaha," kata nelayan musiman itu.
Reklamasi pantai utara Jakarta merupakan program pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (National Integrated Coastal Development), yang disahkan pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta dan Perda Nomor 8 Tahun 1995.
Proyek reklamasi Pantura adalah proyek penimbunan laut di depan garis pantai Jakarta untuk menghasilkan lahan baru seluas 2.700 hektare. Di samping itu, akan dilakukan pula revitalisasi di atas pantai Jakarta yang lama pada areal seluas 2.500 hektare.
Secara definisi, reklamasi merupakan pemanfaatan daerah yang semula tidak berguna menjadi bermanfaat. Namun, reklamasi ini menimbulkan pertentangan dari masyarakat.
Reklamasi pembuatan 17 pulau ini dikhawatirkan akan menghilangkan mata pencaharian nelayan seperti Ruslyatmaja. Selain itu, pembangunan daratan baru ini juga diyakini mengancam ekosistem laut sekitar dan memperparah banjir rob atau air laut pasang di Jakarta Utara.
Reklamasi pun digadang-gadang hanya akan menguntungkan pengembang properti. Karena, di atas daratan 17 pulau buatan tersebut akan dibangun apartemen dan bangunan mewah. Di kawasan itu akan dibangun perumahan dan apartemen mewah, dan perkantoran.
Kawasan ini juga akan dilengkapi beberapa infrastruktur dasar seperti pelabuhan, bandara, jalan layang di atas laut dari Bekasi-Tangerang yang melintasi pulau buatan, hingga pengolahan limbah dan air limbah di teluk Jakarta.
Masyarakat pun melihat daerah itu hanya menjadi kawasan elite baru di ibu kota dan dikhawatirkan menciptakan kesenjangan sosial.
Para pengembang bahkan sudah mulai memasarkan propertinya untuk pembangunan apartemen dan pusat bisnis di daerah tersebut. Salah satu pengembang bahkan dikabarkan akan menjual rumah tapak di lahan reklamasi senilai Rp4 miliar per unit.
Sejumlah kapal terlihat di lokasi proyek reklamasi Teluk Jakarta di kawasan Pluit, Jakarta. Foto: VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
Selanjutnya...Mereka yang Kebagian Proyek
-
-
- Sabtu, 21 April 2018
-
-
