- ANTARA FOTO/Amirulloh
Sehingga mahfum kemudian, kesan isu sentimen antaragama dan antikeberagaman di berbagai wilayah semakin menjadi-jadi. "Kerukunan kita terkoyak," ujar seorang tokoh Katolik Romo Benny Susetyo, Jumat, 18 November 2016.
Menurut aktivis pendiri Setara Institute itu, di Indonesia sejatinya memang sudah lama muncul benih yang menolak konsep demokrasi dan keberagaman. Hanya saja itu bersifat laten dan cenderung menumpuk di bawah permukaan. "Ini yang tidak dibenarkan," kata Benny.
Pendiri Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SeJuK), Andi Budiman juga mengatakan saat ini di khalayak Indonesia memang tengah menguat pola konservatisme keagamaan, yakni kelompok fanatik yang tidak toleran pada perbedaan baik itu agama maupun suku.
Kondisi itulah yang kemudian makin memperkokoh Indonesia dalam sebutan negara tidak toleran, lantaran terjebak pengaruh kelompok yang kerap mengujarkan kebencian. "Ini warning buat kita, bahwa ada masalah (keberagaman) yang harus kita selesaikan di Indonesia," kata Andi.
"Kita sedang dalam situasi krisis kebhinekaan. Orang hari ini lebih susah melihat perbedaan. Yang beda dianggap saingan, musuh dan boleh menjadi sasaran," timpal Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Imdadun Rakhmat.
Diakui, sistem orde baru yang bercokol selama puluhan tahun di Indonesia memang telah melahirkan praktik pembatasan akses terhadap kelompok tertentu. Dan tentu saja, praktik itu hingga kini masih bertahan di kelompok tertentu.
Pekan lalu, usai gelombang demo terkait dugaan penodaan agama dan munculnya sejumlah teror beraroma antikeagamaan. Presiden Joko Widodo sepertinya mulai melihat isu keberagaman dan kebhinekaan di Indonesia sedang bermasalah.
Karena itu, secara simultan Jokowi melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak terkait untuk menunjukkan pentingnya keberagaman di Indonesia sekaligus juga membuka mata publik bahwa saat ini sikap toleransi orang Indonesia memang sedang bergejolak.
"Selama ini kebhinekaan itu tidak menjadi masalah. Tapi setelah melihat situasi sekarang ini. Presiden memberikan warning (ke sejumlah elemen)," kata tokoh Katolik Indonesia Romo Benny.
Direktur eksekutif Maarif Institute, Muhammad Abdullah Darraz, mengapresiasi langkah Jokowi tersebut. Hanya saja ia beranggapan bahwa langkah itu terkesan terlambat. Sebab, kasus intoleransi di Indonesia sudah marak dan meluas bahkan memakan korban. "Mestinya Jokowi melakukan itu jauh-jauh hari," katanya.
