VIVAnews - Lembaga Studi Kapasitas Nasional (LSKN) menyatakan pemberantasan korupsi yang saat ini dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung masih tebang pilih. Selain itu, LSKN juga menilai pemberantasan tersebut masih dalam koridor kampanye Susilo Bambang Yudhoyono untuk Pemilihan Presiden 2009.
"Kalau mau jujur, semua pejabat Pemerintahan Indonesia sejak Orde Baru yang sekarang super kaya harusnya masuk penjara. Demikian pula dengan mantan menteri, petinggi TNI, dan konglomerat," kata Ketua LSKN Hartojo Wignjowijoto kepada wartawan, Senin 29 Desember 2008.
Ia menjelaskan Presiden Yudhoyono hanya melanjutkan pemerintahan Soeharto lengkap dengan sistem korupsinya sehingga paltform tebang pilih sangat terlihat dalam penjeblosan sejumlah pejabat seperti Burhanuddin Abdullah, ECW Neloe, Wayan Pugeg, Rokhmin Dahuri, dan sebagainya.
"Yayasan-yayasan di setiap departemen termasuk YPPI di Bank Indonesia adalah sarang korupsi yang justru harus diberantas Pemerintah SBY," tegasnya.
Ia mengkritisi iklan Partai Demokrat yang menjadikan korupsi sebagai ujung tombak jualan partai untuk Pemilu 2009. "Karena evaluasi pemerintah SBY, menurut saya, masih sebatas janji kampanye," tambahnya.
Prabowo Aktif Temani Jokowi, Pakar Politik: Menandakan Transisi Pemindahan Berjalan Mulus
Momen Prabowo Subianto kerap menemani Presiden RI Jokowi menerima berbagai tamu kehormatan di Istana Negara.
