VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi tengah menyelidiki dugaan penyelewengan pajak bumi dan bangunan (PBB) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Komisi antikorupsi itu meminta agar Pemerintah provinsi tidak mengeluarkan aturan yang melegalkan pemberian insentif.
"Ada dugaan insentif PBB disalahgunakan dengan cara dibagikan kepada yang tidak berhak," kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Haryono Umar, Selasa 13 Januari 2009.
Namun, ia tidak bersedia menjelaskan siapa pihak yang dinilai tidak berhak tersebut. Ia hanya memberikan petunjuk bahwa pihak yang tidak berhak itu adalah pihak yang bukan pemungut pajak. "Pemda jangan melegalisasikan pemberian insentif yang macam-macam pada petugas yang tidak melakukan," kata dia.
Ia menambahkan insentif itu seharusnya diperuntukkan untuk efektivitas dan ekstensifikasi PBB.
Saat ini, kata dia, pihaknya sedang mengumpulkan bahan keterangan dari sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI dan pejabat di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hingga saat ini, kata Haryono, komisi belum menghitung kerugian negara dalam dugaan itu.
Selama 2005-2007 pendapatan DKI Jakarta mencapai Rp 24 triliun. Sedangkan penerimaan pajak bumi dan bangunan pada tahun tersebut mencapai Rp 9,8 triliun. Berdasarkan UU No 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, upah pungut ditetapkan maksimal 5 persen.Pemerintah Provinsi DKI menetapkan sebesar 3,7 persen.
Aturan soal upah pungut tak hanya itu. Dalam Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, upah pungut harus masuk ke kas daerah terlebih dahulu. Namun, untuk kasus DKI Jakarta, upah pungut tak semua masuk ke kas daerah.
Uber Cup 2024: Indonesia Gilas Hong Kong 5-0 di Laga Perdana
Tim bulutangkis putri Indonesia memulai laga di fase Grup C Uber Cup 2024 dengan manis. Srikandi Merah Putih menghajar Hong Kong 5-0
