VIVAnews - Ahli Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Arifin Soeriyaatmaja mengatakan pejabat publik tidak dapat rangkap jabatan pada yayasan. Ia khawatir hal ini akan menyebabkan konflik kepentingan.
"Pejabat itu harus mengundurkan diri dari pejabat negara," kata dia di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa 28 April 2009. Tapi Arifin tidak menjelaskan lebih lanjut konflik seperti apa yang terjadi.
Ia tengah diperiksa majelis hakim dalam kasus dugaan aliran dana Bank Indonesia (BI) Rp 100 miliar. Arifin adalah ahli meringankan dari pihak Aulia Pohan. Penasihat Hukum Aulia, OC Kaligis berharap kesaksian dia dapat memberikan pertimbangan berbeda pada majelis. Ia bersaksi untuk empat mantan Deputi Gubernur BI. Mereka adalah mantan Deputi Gubernur Aulia Pohan, Maman Soemantri, Bun Bunan Hutapea dan Aslim Tadjuddin.
Dalam kasus ini, Aulia Pohan merupakan Ketua Dewan Pengawas Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI). Ia diduga menyetujui pengucuran dana itu setelah menerima surat keputusan Rapat Dewan Gubernur tanggal 3 Juni 2008 dan 22 Juli 2008. Padahal Aulia ketika itu tercatat sebagai Deputi Gubernur BI bidang Hukum. Bidang tersebutlah yang pertama kali mengajukan adanya kebutuhan dana itu.
Adapun saksi fakta meringankan lainnya, Direktur Program Transformasi BI Romeo Russal, mengatakan YPPI menyisihkan dana sebesar Rp 68,5 miliar untuk bantuan hukum mantan pejabat BI. Bantuan yang diberikan BI seharusnya dalam bentuk penyediaan pengacara.
"Yang saya ingat persis, semua yang diberikan bantuan hukum dibantu mencari lawyer bukan dalam bentuk tunai," kata Romeo.
Kelana Wastra Fashion Fest 2024: Perpaduan Modern dan Tradisional dalam Sembilan Inspirasi Busana
Kelana Wastra Fashion Fest 2024, yang diselenggarakan oleh Kementerian BUMN di Sarinah Jakarta, pada 25 April hingga 28 April 2024 menjadi ajang bagi para desainer untuk
