Bantah Tuduhan Dalangi Pemberontakan Suriah, Amerika Cuci Tangan?
- army.mil
VIVA – Amerika Serikat (AS) dengan tegas membantah keterlibatan dalam konflik bersenjata yang pecah di Suriah. AS dituduh sebagai dalang serangan masif kelompok pemberontak di Aleppo, Hama dan Idlib, yang berlangsung sejak 27 November 2024.
Pihak yang pertama kali menuduh Amerika sebagai aktor utama di balik serangan dua pasukan anti-rezim Bashar al-Asssad, Tentara Nasional Suriah (FSA) dan milisi Hay'at Tahrir al-Sham, adalah Iran.
Menteri Luar Negeri, Abbas Araghchi, Iran meyakini jika serangan masif kelompok pemberontak adalah bagian dari rencana Amerika dan Israel.
Terlebih, Amerika adalah salah satu pihak yang ikut terlibat dalam konflik di negara tersebut. Bahkan, sejak Perang Saudara Suriah pecah pada 2011 silam.
VIVA Militer: Tentara Amerika di Suriah
- Army Salvation Navy Portal
Tudingan Araghchi dengan tegas dibantah Departemen Pertahanan AS. Lewat Sekretaris Pers, Mayor Jenderal Pat Ryder, pemerintah Joe Biden menyatakan sama sekali tidak terlibat dalam insiden berdarah di Suriah.
Meski demikian, Ryder menyatakan bahwa Amerika secara seksama mengawasi dan memantau setiap peristiwa yang terjadi di negara tersebut.
"Saya tegaskan bahwa AS sama sekali tidak terlibat dalam operasi yang Anda lihat terjadi di dan sekitar Aleppo di Suriah barat laut,” ucap Ryder.
“Kami jelas memantau situasi yang terjadi di seberang Suriah," katanya dilansir VIVA Militer dari Al-Monitor.
VIVA Militer: Kendaraan lapis baja militer Amerika Serikat di Suriah
- Syrian Observatory for Human Rights
Sementara itu, Penasihat Kemanan Nasional AS, Jake Sullivan, memastikan pihaknya sama sekali tidak mempermasalahkan fakta rezim Bashar al-Assad yang disokong Rusia dan Iran harus menghadapi konflik mematikan.
Di sisi lain, pernyataan kedua pejabat tersebut didukung oleh fakta bahwa Amerika Serikat memasukkan nama Hay'at Tahrir al-Sham ke dalam daftar organisasi teroris dunia.
Iran Ancam Tutup Selat Hormuz Jika AS Lanjutkan Perang Ekonomi
Iran mengancam akan melakukan pemblokiran pengiriman minyak melalui Selat Hormuz jika Amerika Serikat (AS) tetap melanjutkan perang ekonominya terhadap Teheran.
