- VIVAnews/Sandy Adam Mahaputra
VIVAnews - Mobil bekas 1.500 cc ke atas mengalami penurunan harga yang signifikan setelah ada wacana pemerintah perihal pembatasan penggunanan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
"Mobil bekas dengan kapasitas mesin di atas 1.500 cc seperti Toyota Kijang Innova mengalami penuruannya harga dengan kisaran Rp10 juta," kata Senior Manager Marketing WTC M2, Herjanto Kosasih saat dihubungi VIVAnews.com, Rabu 25 April 2012.
Menurutnya wacana pemerintah melarang mobil 1.500 cc ke atas menggunakan Premium berdampak pada minimnya minat pembeli. Dengan begitu, harga yang ditawarkan juga mengalami penurunan.
Sebelum ada rencana pembatasan ini, mobil bekas 1.500 cc ke atas yang paling banyak diminati konsumen selain Innova adalah Nissan Grand Livina tipe 1.8, Toyota Camry, Mazda CX7 dan CX9, dan BMW seri 3. "Bisa per minggu kami bisa jual 10 unit tapi mulai pertengahan bulan ini jumlahnya terus berkurang," kata Herjanto.
Ia menambahkan, para calon konsumen mengaku banyak yang takut membeli mobil bekas 1.500 cc ke atas jika peraturan pembatasan BBM diberlakukan. Mereka pada umumnya masih banyak yang menggunakan premium ketimbang Pertamax. "Pembeli mobil bekas 1.500 cc ke atas masih banyak yang menggunakan Premium," ungkapnya.
Seperti diketahui, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan pemerintah akan melakukan pembatasan penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi mulai awal Mei mendatang.
"Pengendalian sedang kami finalkan. Rencana salah satunya menggunakan cc. Mobil 1.500 cc ke bawah masih boleh menggunakan BBM bersubsidi, sedangkan 1.500 cc ke atas harus menggunakan BBM non subsidi, kata Jero Wacik, Minggu, 22 April 2012.
Pembatasan itu antara lain akan diterapkan dengan menggunakan stiker. Nantinya, mobil-mobil berkapasitas 1.500 cc ke bawah akan ditempeli stiker oleh polisi. Pemberian stiker bisa dilakukan saat memperpanjang STNK ataupun dibagikan saat peraturan tersebut efektif dimulai.
Namun, hingga saat ini rencana pembatasan tersebut belum juga jelas. Pemerintah masih ragu-ragu untuk memberikan kepastian rencana pembatasan bahan bakar minyak (BBM). (sj)
Peringatan KPK untuk Bupati Mimika Eltinus Omaleng Usai Kasasi Dikabulkan MA
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tinggal menunggu Mahkamah Agung (MA) mengirimkan petikan kasasi Bupati Mimika Eltinus Omaleng terkait kasus korupsi pembangunan Ge
